Tinjauan Yuridis Penerbitan Sertifikat Tanah (Studi Di Kantor Pertanahan Kabupaten Garut) - Rizky Anggita; Kholis Roisah; Mujiono Hafidh Prasetyo (Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, 2021)
Dual Certificates according to Article 107 of the Regulation of the Minister of State for Agrarian Affairs/Head of the National Land Agency Number 9 of 1999 are categorized as administrative law defects for a service product of the National Land Agency (BPN), other errors of an administrative law nature. The purpose of this study was to examine and analyze the procedure for issuing land certificates at the Garut Regency Land Office associated with UUPA Number 5 of 1960 in conjunction with Government Regulation Number 24 of 1997 concerning land registration and To review and analyze the legal efforts carried out by the Garut Regency Land Office in dealing with overlapping certificates. The legal materials studied and analyzed in normative legal research consist of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The results of this study indicate that the Procedure for Issuing Land Certificates according to UUPA Number 5 of 1960 in conjunction with Government Regulation Number 24 of 1997 concerning Land Registration is by way of conversion of land rights, into land rights according to the provisions contained in the LoGA, and Legal Efforts of the Garut Regency Land Office in dealing with Overlapping Certificates.Keywords : Procedure for Issuing Land Certificates; Research; Legal EffortAbstrakSertipikat Ganda menurut Pasal 107 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 dikategorikan sebagai cacad hukum administrasi atas suatu produk pelayanan Badan Pertanahan Nasional (BPN), Kesalahan lainnya yang bersifat hukum administratif. Terjadinya sertifikat cacad hukum seperti sertifikat palsu dan sertifikat ganda dipengaruhi oleh faktor-faktor intern dan ekstern. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis prosedur penerbitan sertifikat tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Garut dihubungkan dengan UUPA Nomor 5 Tahun 1960 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dan Untuk mengkaji dan menganalisis upaya hukum yang dilakukan Kantor Pertanahan Kabupaten Garut dalam menangani sertifikat ganda (overllaping). Penelitian ini merupakan penelitian hukum hukum normatif, maka sumber data yang utama berasal dari data kepustakaan. Bahan hukum yang dikaji dan yang dianalisis dalam penelitian hukum normative terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa Prosedur Penerbitan Sertifikat Tanah Menurut UUPA Nomor 5 Tahun 1960 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah ialah dengan cara konversi hak atas tanah, menjadi hak atas tanah menurut ketentuan yang tercantum dalam UUPA, dan Upaya Hukum Kantor Pertanahan Kabupaten Garut dalam menangani Sertfikat Overlapping.Kata Kunci : Prosedur Penerbitan Sertifikat Tanah; Penelitian; Upaya Hukum