LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB MUARADUA DALAM MENGHADAPI KONDISI DARURAT - Jayanti, Inelda Dwi; Wibowo, Padmono (Universitas Pendidikan Ganesha, 2022)
Penelitian ini di latar belakangi oleh kondisi keadaan bangunan lembaga pemasyarakatan di indonesia yang belum memenuhi standarisasi dari pola bentuk bangunan lembaga pemasyarakatan. Semakin meningkatkan jumlah tahanan maupun narapidana perlu diikuti dengan penyesuaian bentuk pola bangunan pemasayarakatan terutama dalam mengantisipasi beberapa kondisi darurat seperti bencana alam dan non-bencana alam diantaranya; kebakaran, perkelahian, pelarian, kericuhan serta lain sebagainya. Bangunan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muaradua belum mengalami perubahan yang dari sebelumnya merupakan bangunan Cabang Rutan Baturaja di Muaradua. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pola bangunan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muaradua dalam menghadapi kondisi darurat. Juga untuk mengetahui bagaimana penanganan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muaradua dalam menghadapi kondisi darurat dengan segala keterbatasan yang ada. Metode yang digunakan pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Sumber data sekunder diperoleh dari observasi lapangan dan wawancara secara langsung. Kajian literatur dan sumber referensi terkait sebagai sumber data primer. Penelitian dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muaradua. Hasil dari penelitian terkait pola bangunan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muaradua dalam menghadapi kondisi darurat dikatakan belum memenuhi standarisasi bentuk pola bangunan pemasyarakatan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.01.PL.01.01 Tahun 2003 Tentang Pola Bangunan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan Tahun 2003. Penelitian ini juga membahas bagaimana Standar Operasional Prosedur (SOP) penanganan kondisi darurat yang diterapkan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muaradua dalam menghadapi kondisi darurat. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pedoman dalam pembaharuan bangunan lembaga pemasyarakatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara merata mulai dari pusat kota maupun kedaerah-daerah.