Perlindungan Hukum Pemegang Jaminan Fidusia Atas Dirampasnya Objek Jaminan Dalam Perkara Korupsi - Reza Zulfikar (Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2022)
This study aims to analyze the legal status of the object of fiduciary guarantees and legal guarantees of rights holders against objects of collateral that are confiscated by the state for payment of compensation money through court decisions on corruption committed by debtors. The research uses a normative legal research method with statutory and case approaches. The results of the study conclud that first, based on the n Droite De Suite nature of the object of fiduciary security, there is legal certainty in which the ownership status of the object of guarantee remains with the fiduciary recipient. However, due to corruption committed by the fiduciary guarantee provider, the ownership status of the object of this guarantee is transferred to the state and eliminates the rights of the fiduciary guarantee recipient. Second, legal protection for fiduciary guarantee holders when the object of guarantee is seized by the state in corruption cases is in the form of legal effort through civil lawsuits. Recommendations for these problems include first, the court for corruption is expected to seek to provide legal guarantees and protection to creditors who have good intentions so that later they do not lose their claim rights to debtors. Second, to revise the Fiduciary Guarantee Law for a clear legal formulation related to the legal protection process for creditors for fiduciary guarantee objects seized by the state for payment of replacement money in criminal cases, especially corruption.Key Words: Fiduciary guarantee; corruption; legal protectionAbstrakPenelitian ini ditujukan untuk menganalisis status hukum objek jaminan fidusia dan jaminan hukum pemegang hak terhadap objek jaminan yang dirampas oleh negara untuk pembayaran uang pengganti melalui putusan pengadilan tindak pidana korupsi yang dilakukan debitur. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menyimpukan, pertama, berdasarkan sifat Droite De Suite objek jaminan fidusia, terdapat kepastian hukum sehingga status kepemilikan objek jaminan tetap pada penerima fidusia. Namun, akibat korupsi yang dilakukan pemberi jaminan fidusia, maka status kepemilikan objek jaminan ini beralih kepada negara dan menghilangkan hak penerima jaminan fidusia. Kedua, jaminan hukum pemegang jaminan fidusia ketika objek jaminan dirampas oleh negara dalam perkara korupsi yakni berupa perlindungan hukum melalui gugatan perdata. Rekomendasi atas permasalahan tersebut antara lain, pertama, pengadilan tindak pidana korupsi diharapkan mengupayakan pemberian jaminan dan perlindungan hukum terhadap kreditur yang memiliki itikad baik agar nantinya tidak kehilangan hak tagih kepada debitur. Kedua, agar dilakukan revisi terhadap Undang-Undang Jaminan Fidusia demi formulasi hukum yang jelas terkait proses perlindungan hukum terhadap kreditur atas objek jaminan fidusia yang dirampas oleh negara untuk pembayaran uang pengganti dalam perkara tindak pidana khususnya korupsi.Kata-kata Kunci: Jaminan fidusia; korupsi; perlindungan hukum