PENYELESAIAN SENGKETA TANAH TERLANTAR MELALUI PENGADILAN OLEH PEMEGANG HAK GUNA USAHA (HGU) - Sulis Anita; Siti Nurul Intan Sari Dalimunthe (Universitas Islam Malang, 2022)
Kasus penelantaran tanah yang dilakukan oleh PT. Sarana Subur Agrindotama sebagai Pemegang Hak Guna Usaha (HGU) di Kalimantan Selatan karena tidak memanfaatkan tanah negara yang diperuntukan untuk perkebunan kelapa sawit. Dinyatakan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agraria Dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional No.1/PTT-HGU/KEM-ATR/BPN/2017 tanggal 6 Juni 2017, tentang Penetapan Tanah Terlantar yang berasal dari Hak Guna Usaha Nomor 01/Tanah Laut atas nama PT. Sarana Subur Agrindotama Terletak di Desa Kandangan Lama, Kuringkit, Batu Tungku dan Bumi Asih, Kecamatan Panyipatan, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan kasus (case approach), dengan menggunakan metode tersebut peneliti mampu menjawab permasalahan yang terjadi dan peneliti juga mencoba untuk membangun argumentasi hukum mengenai kasus yang terjadi di Kalimantan Selatan. Mengenai penelantaran tanah ini dibantah oleh PT. Sarana Subur Agrindotama yang menyatakan bahwa tidak melakukan penelantaran tanah, tetapi karena tanah masih sulit untuk dijangkau dan alat berat masih terbatas selain itu masyarakat yang berbatasan dan berada di desa tempat tanah itu berada sudah membuka ladang-ladang untuk kebun. Penyelesaian kasus yang dilakukan adalah PT. Sarana Subur Agrindotama mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk membatalkan Surat Keputusan Menteri tersebut. Tetapi berdasarkan laporan hasil identifikasi dan penelitian tanah yang terindikasi terlantar oleh Kantor Pertanahan Tanah Laut menyatakan bahwa tanah di Kalimantan Selatan tersebut teridentifikasi sebagai tanah terlantar. Sehingga Putusan Nomor 182/G/2017/PTUN.JKT menolak gugatan PT. Sarana Subur Agrindotama, yang menyatakan bahwa PT. Sarana Subur Agrindotama melakukan penelantaran tanah di Kalimantan Selatan.Kata-Kunci: Tanah Terlantar, Hak Guna Usaha (HGU), Penguasaan TanahThe case of abandonment of land carried out by PT. Sarana Subur Agrindotama as the Holder of Cultivation Rights (HGU) in South Kalimantan because it does not utilize state land designated for oil palm plantations. It is stated based on the Decree of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning / Head of the National Land Agency No.1/PTT-HGU/KEM-ATR/BPN/2017 dated June 6 2017, concerning the Stipulation of Abandoned Land originating from Cultivation Rights Number 01/Tanah Laut over name of PT. Means Subur Agrindotama is located in Kandangan Lama Village, Kuringkit, Batu Furnace and Bumi Asih, Panyipatan District, Tanah Laut Regency, South Kalimantan Province. The method used in this study is the case approach method, by using this method the researcher is able to answer the problems that occur and the researchers also try to build legal arguments regarding the cases that occurred in South Kalimantan. Regarding the abandonment of this land, PT. Sarana Subur Agrindotama which stated that they did not abandon the land, but because the land was still difficult to reach and heavy equipment was still limited. In addition, the people who bordered and were in the village where the land was located had already opened fields for gardens. The settlement of cases carried out is PT. Sarana Subur Agrindotama filed a lawsuit to the Jakarta State Administrative Court to cancel the Ministerial Decree. However, based on the report on the results of the identification and research of abandoned land indicated by the Tanah Laut Land Office, it was stated that the land in South Kalimantan was identified as abandoned land. So that Decision Number 182/G/2017/PTUN.JKT rejected PT. Sarana Subur Agrindotama, which stated that PT. Sarana Subur Agrindotama has abandoned land in South Kalimantan.Keywords: Abandoned Land, Cultivation Rights (HGU), Land Tenure