Analisis Desentralisasi Fiskal di Kabupaten Jombang - siti nur qomariyah (Fakultas Ekonomi Universitas KH. A. Wahab Hasbullah Tambakberas Jombang, 2018)
Penyelenggaraan pemerintahan dalam era otonomi daerah memerlukan manajemen baru yang sesuai dengan dinamika yang terjadi. Desentralisasi fiskal adalah sebuah bentuk pemindahan tanggung jawab, wewenang dan sumber-sumber daya ekonomi dari pemerintah pusat ke level pemerintahan daerah. Desain kajian ini menggunakan kuantitatif analisis dan deskripsi analitis yang bertujuan untuk mengukur dan menganalisa derajat desentralisasi fiscal di Kabupaten Jombang selama kurun waktu 2012 sampai 2016 serta mengukur derajat kepekaan penerimaan daerah PAD karena adanya perubahan PDRB. Hasil penelitian menunjukkan rata-rata derajat desentralisasi fiskal PAD sebesar 13,24 % dengan kriteria kurang, rata-rata derajat desentralisasi fiskal Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak hanya sebesar 4,92% dengan kriteria sangat kurang.Sementara derajat desentralisasi fiscal dari sumbangan dan Bantuan sebesar 9,27% dengan kriteria sangat kurang. Indikasi ini menunjukkan tingkat ketergantungan keuangan terhadap pendapatan transfer di Kabupaten Jombang masih relative tinggi yaitu dengan rata- rata 86,61%, meskipun dari tahun 2012 sampai 2016 mengalami penurunan setiap tahunnya. Penelitian ini juga menunjukkan, elastisitas PAD terhadap PDRB Kabupaten Jombang berdasarkan harga berlaku adalah 2,53 (elastis), ini berarti bahwa laju pertumbuhan PDRB berpengaruh terhadap PAD yaitu jika PDRB naik 1 %, maka PAD akan naik sebesar 2,53%. Elastisitas PAD terhadap PDRB berdasarkan harga konstan tahun 2010 adalah 4,72 (elastis), ini berarti bahwa laju pertumbuhan PDRB berpengaruh terhadap PAD yaitu jika PDRB naik 1 %, maka PAD akan naik sebesar 4,72% Kata kunci : Otonomi Daerah, Desentralisasi Fiskal