KENDALA PELAKSANAAN POSBINDU PTM DI PULAU SAPARUA KABUPATEN MALUKU TENGAH DARI SUDUT PANDANG PENGAMBIL KEBIJAKAN - Annastasia Eklesia Ohoiulun; Christiana R Titaley; Bertha Jean Que; Aldo Evan Wijaya; Maxwell L. V. Malakauseya; Putri Ulandari; Leonardo S Liesay; Filda de Lima; Lidya Saptenno; Anggun L. Hussein (Pattimura University, 2021)
Penyakit tidak Menular (PTM) merupakan penyebab kematian nomor satu di seluruh dunia. PTM juga merupakan penyebab tersering kematian prematur di seluruh dunia. Pada tahun 2016, PTM menjadi penyebab 71% kematian di seluruh dunia. Di Indonesia sendiri pada tahun yang sama, 73% kematian disebabkan oleh PTM. Akibat tingginya angka kematian yang disebabkan oleh PTM inilah maka pemerintah menetapkan berbagai program yang salah satunya adalah melalui deteksi dini faktor risiko PTM dalam kegiatan Posbindu PTM. Pulau Saparua merupakan salah satu area di Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku yang hingga akhir tahun 2019 belum melaksanakan Posbindu PTM secara optimal. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang dilakukan di tiga desa di Pulau Saparua yakni desa Paperu, Porto dan Ouw. Pengambilan data dilakukan pada bulan Desember 2019 sampai Januari 2020. Dalam penulisan ini peneliti hanya menggunakan hasil wawancara mendalam dengan pengambil kebijakan di tingkat desa hingga provinsi. Berdasarkan hasil wawancara kendala yang dilaporkan di tingkat desa adalah minimnya pengetahuan pengambil kebijakan tentang PTM maupun posbindu PTM, rumitnya pertimbangan alokasi dana, belum adanya pemahaman masyarakat mengenai PTM dan pemeriksaannya di Posbindu. Kendala di tingkat kecamatan ialah tidak adanya penjelasan dan pendampingan dari Dinas Kesehatan terkait pelaksanaan Posbindu, kurangnya kesadaran masyarakat, dana bantuan dari pemerintah desa susah didapat, lokasi pelaksanaan posbindu, keterbatasan jumlah kader, kekhawatiran kader untuk melakukan pemeriksaan, ketidak percayaan masyarakat terhadap kader non-medis yang melakukan pemeriksaan, ketidak percayaan masyarakat terhadap hasil pemeriksaan dengan menggunakan alat digital, tidak fokusnya pemerintah pada masalah PTM. Kendala di tingkat kabupaten termasuk pelaksanaan posbindu oleh Puskesmas belum tepat dan tidak efektif, petugas Puskesmas belum dilatih, seringnya pergantian pemegang program di Puskesma, kurangnya pemahaman pemegang program di Puskesmas tentang Posbindu PTM, kekhawatiran kader dalam melakukan tindakan pemeriksaan dan kurangnya alat yang dimiliki Puskesmas. Di tingkat Provinsi, kendala yang dilaporkan adalah minimnya bantuan dari pemerintah pusat. Dari berbagai kendala yang ditemukan pada penelitian ini kemudian dibahas sesuai panduan yang berlaku untuk mengoptimalkan pelaksanaan Posbindu PTM di pulau Saparua