PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERKAWINAN PENGANUT SEDULUR SIKEP DI KABUPATEN KUDUS - Ceprudin Ceprudin (Universitas Kristen Satya Wacana, 2016)
AbstrakPerkawinan adalah hak setiap individu. Dalam peraturan perundang-undangan, perkawinantermasuk peristiwa kependudukan yang harus dicatatkan dalam AdministrasiKependudukan (Adminduk) karena mempunyai akibat hukum tertentu. Meskipunpencatatan perkawinan sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun masihada perkawinan yang belum terlindungi secara hukum. Perkawinan adat penganut SedulurSikep di Kabupaten Kudus menunjukkan adanya perkawinan yang belum bisa dicatatkandalam administrasi kependudukan. Berdasar analisis penelitian ditemukan bahwa tidakbisa dicatatkannya perkawinan penganut Sedulur Sikep di Kabupaten Kudus membuatmereka tidak mendapatkan hak-hak sipil. Karena itu harus ada perbaikan peraturanperundang-undangan yang mengatur tentang pencatatan perkawinan, sehingga perkawinanpenganut Sedulur Sikep mendapatkan perlakuan yang sama seperti perkawinan padaumumnya.AbstractMarriage is basically the right of every individual. In the organic legislation, marriage isregarded as demographic occurrence that must be recorded in the demographicadministration. Registration of marriage is important since it precedes certain legalconsequences. Although the registration of marriage is already stipulated in the legislation,there is in fact certain marriages that are not properly covered by legal protection. Marriageperformed among the traditional community of Sedulur Sikep in Kudus regency is anexample of a marriage that can not be registered in the demographic administration. Theanalysis of this study revealed that the unfeasibility of registration marriage among members of Sedulur Sikep community in Kudus may end up in denial of their civil rights. Therefore, there must be improvement of legislation governing the registration of marriages so that marriage among Sedulur Sikep community may enjoy equal treatment as any other marriage.