Perbandingan Pembagian Harta Bersama Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam - Anindya Harimurti, Dwi (Program Studi Magister Ilmu Hukum Sekolah Pasca Sarjana Universitas Lancang Kuning, 2021)
Harta gono gini atau yang dikenal dengan harta bersama adalah harta benda dalam perkawinan yang dihasilkan oleh pasangan suami istri secara bersama-sama selama masa perkawinan masih berlangsung sebelum terjadinya perceraian. Berdasarkan hukum positif yang berlaku diIndonesia, harta gono gini itu di atur dalam Undang-undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan, dan dalam hukum Islam diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana perbandingan pembagian harta bersama dalam menurut hukum positif dan hukum islam. Peneltian ini menggunakan metode kualitatif yaitu berdasarkan hukum positif dan hukum islam. Kesimpulan dalam penelitian ini yaitu menurut KHI berdasarkan pada Pasal 97 harta bersama setelah perceraian dibagi rata, masing-masing ½ bagian antara suami dan isteri sama. Sedangkan menurut KUHPerdata pembagian dapat dilakukan atas bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat dan tergugat. Dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pembagian harta bersama menurut KHI ada dua yaitu dasar musyawarah dan keadilan. Gono Gini assets, also known as joint assets, are marital property produced by a husband and wife jointly during the marriage period before the divorce. Based on the positive law that applies in Indonesia, the assets of gono gini are regulated in Law No. 1 of 1974 concerning marriage, and in Islamic law it is regulated in the Compilation of Islamic Law. The purpose of this study is to find out how to compare the distribution of joint property according to positive law and Islamic law. This research uses a qualitative method that is based on positive law and Islamic law. The conclusion in this study is that according to the KHI based on Article 97 the joint property after divorce is divided equally, each of the share between husband and wife is the same. Meanwhile, according to the Civil Code, the distribution can be made on the evidence submitted by the plaintiff and the defendant.