Studi Analisis Isi Berita dan Opini Surat Kabar Lampung Post tentang Kasus Perdagangan Perempuan dan Anak Kurun Waktu Tahun 2010 - Handayani, Dwi Wahyu (Universitas Lampung, 2011)
Teori tanggungjawab sosial pers menyatakan bahwa media sebagai salah satu tonggak keberhasilan penerapan sistem politik dan pemerintahan di suatu negara. Media adalah lembaga yang berperan sebagai sarana komunikasi massa, penyambung aspirasi masyarakat kepada pemerintah sebagai pengampu kekuasaan. Kaitannya dengan hal tersebut, media dituntut responsif terhadap permasalahan urgen dalam masyarakat, salah satunya terhadap kasus perdagangan manusia terhadap perempuan dan anak. Damar, sebuah lembaga advokasi perempuan dan anak yang berdomisili di Bandar Lampung, mencatat angka perdagangan manusia di Lampung yang spektakuler. Angka perdagangan manusia pada triwulan pertama 2010 di Propinsi Lampung masih tinggi dan belum beranjak jauh dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu 14 kasus atau mencapai rata-rata satu kasus per bulan. Total kasus perdagangan manusia, khususnya perempuan dan anak di Lampung sepanjang sepuluh tahun terakhir sejak 2000, mencapai 500 kasus. Sebagian besar perempuan yang diperdagangkan itu menjadi korban kepentingan eksploitasi seksual dan pembantu rumah tangga ( www.lampung-news.com, 21 April 2010). Secara nasional, Lampung menjadi tiga lahan subur bagi sindikat perdagangan manusia, kantong pengiriman manusia, transit, dan sending area (wilayah penting pengiriman) (www.gugustugastrafficking.org, 18 Desember 2010).Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah yang diajukan peneliti adalah: Bagaimana keberpihakan media cetak lokal terhadap kasus perdagangan perempuan dan anak, khususnya pada berita dan opini Lampung Post kurun waktu tahun 2010?. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dengan pendekatan analisis isi (content analysis) media. Objek penelitian ini adalah seluruh pemberitaan tentang perdagangan perempuan dan anak yang dimuat surat kabar Lampung Post sejak Januari hingga Desember tahun 2010. Kategorisasi ditentukan berdasarkan sinergi antara fungsi pers dan upaya pemerintah dalam mengatasi permasalahan perdagangan manusia, yaitu sebagai berikut: Fungsi menyiarkan informasi (to inform), Fungsi mendidik (to educate), Fungsi memengaruhi (to influence).Hasil penelitian, menunjukkan secara substansi pemberitaan Lampung Post terhadap kasus perdagangan perempuan dan anak telah mengandung unsur fungsi pers sebagai pemberi informasi, mendidik, mempengaruhi kebijakan dan menjadi mediator. Namun, pemberitaan masih bersifat sporadis, tentatif atau mengikuti news fact. pemberitaan perdagangan perempuan dan anak belum menjadi bagian agenda setting media untuk berperan dalam penuntasan kasus tersebut.Kata Kunci: Berita dan Opini, Surat Kabar Lampung Post, Kasus Perdagangan Perempuan dan Anak