PERSPEKTIF MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN PADA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU KABUPATEN KUBU RAYA - EDO FIONDA DARWIS NIM. E21110091 (FISIP Universitas Tanjungpura, 2015)
Ada beberapa permasalahan didalam penelitian ini mengenai Rendahnya partisipasi dalam kepengurusan IMB, yang disebabkan penyelesaian pembuatan IMB terkadang di luar jangka waktu yang sudah ditentukan yang seharusnnya dapat diselesaikan dalam satu minggu, bahkan melebihi waktu tersebut, mengingat waktu ideal penyelesaian pembuatan IMB selama 14 hari. Tujuan penelitian ini untuk mendeskiripsikan Perspektif Masyarakat Terhadap Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupten Kubu Raya. Dengan menggunakan konsep dari Moenir, (2005,270), menyatakan pelayanan publik yang profesional adalah pelayanan publik yang dicirikan oleh adanya akuntabilitas dan responsibilitas dari pemberi layanan yaitu aparatur pemerintah. Penelitian ini menggunakan model penelitian kualitatif yang merupakan proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan pelayanan penerbitan IMB pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Kubu Raya belum sesuai dengan harapan. Hal tersebut dapat dilihat dari indikator, seperti 1) Rasionalisasi pelayanan IMB belum sepenuhnya dilaksanakan secara komprehensif; 2) Transparansi pelayanan IMB kurang mampu mewujudkan misi organisasi dari aturan yang ditetapkan dalam pemberian pelayanan kepada public; 3)Itanggungjawab pelayanan IMB dinilai masih rendah, sehingga berindikasi adanya tindakan-tindakan yang menyimpang. Dalam mewujudkan pelayanan publik yang rasional, transparan, dan akuntabel, beberapa aspeknya yang harus dipenuhi adalah dengan memberikan pedoman aparatur dan masyarakat, disamping itu juga perlu dilakukanya pengawasan secara kontinyu agar dapat meminimalisir kesalahan, serta dalam mewujudkan akuntabilitas aparatur, maka perlu adanya penegasan sanksi sehingga ada efek jera dari aparat yang melanggar aturan main yang berlaku. Kata-kata kunci: Pelayanan, Penerbitan, Izin Mendirikan Bangunan