IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT - Anggi Dwi E1011161042 Febrianty; Sri Haryaningsih; Rasidar Rasidar (FISIP Universitas Tanjungpura, 2020)
Penelitianinididasaripadafenomena yang terjadikurangnyasumberdayamanusiadansumberdayafasilitas di Biro PengadaanBarang/JasaSekertariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat terkaitImplementasiPenyelenggaraanPengadaanBarang/Jasa Di LingkunganPemerintahProvinsi Kalimantan Barat.Permasalahan yang terjadipadaPenyelenggaraanPengadaanBarang/Jasainimenarikuntukditeliti.Tujuandaripenelitianiniadalahuntukmengetahui, menggambarkandanmenganalisisterkait faktor yang mempengaruhi keberhasilanImplementasiPenyelenggaraanPengadaanBarang/Jasa secara elektronik Di LingkunganPemerintahProvinsi Kalimantan Barat.Penelitianinimenggunakanmetodepenelitiandeskriptifdenganpendekatankualitatif.Dalampenelitianinimenggunakanteori George C Edward III yang mengatakanbahwaadaempatvariabel yang sangatmenentukankeberhasilanimplementasisuatukebijakan, yaitu:1) komunikasi, kesimpulannyaadalahdalamImplementasiPenyelenggaraanPengadaanBarang/Jasa Di LingkunganPemerintahProvinsi Kalimantan Barat sudahcukupbaik2) Sumberdaya, kesimpulannya adalah sumber daya terdiridaribeberapabagianyaitustaf, informasi, wewenangdanfasilitasmasihbelum optimal terutamapadabagiansumberdayastaf yang adamasihkurangdarisegikualitasdankuantitas, hinggasumberdayafasilitas yang belummemadai dan disarankan untuk melakukan penambahan staf dan melakukan diklat untuk meningkatkan kualitas serta peningkatan sarana dan prasarana3) Disposisi. kesimpulannya adalah sudah berjalan dengan baik dalam ImplementasiPenyelenggaraanPengadaanBarang/Jasa Di LingkunganPemerintahProvinsi Kalimantan Barat dan4) Strukturbirokrasi, kesimpulannya adalahpadaImplementasiPenyelenggaraanPengadaanBarang/Jasa Di LingkunganPemerintahProvinsiKalimantan Barat sudahberjalan dengan baik.Adapun saran yang direkomendasikan peneliti adalah melakukan perbaikan dan membuat sistem yang mempermudah pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan BaratKata Kunci: Implementasi, KebijakanPengadaanBarang/Jasa