IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KEPARIWISATAAN DI OBJEK WISATA ALAM BUKIT KELAM KABUPATEN SINTANG - YUDI NUGRAHA NIM E21110121 (FISIP Universitas Tanjungpura, 2018)
Penelitian ini bertuuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan proses implementasi kebijakan kepariwisataan di objek wisata alam bukit kelam di Kabupaten Sintang di lihat dari Ukuran dan tujuan kebijakan, Sumber daya, karakteristik agen pelaksana, sikap atau kecenderungan (disposition) para pelaksana, komunikasi atar organisasi dan aktivitas pelaksana, serta lingkungan ekonomi sosial dan politik. Permasalahan dalam penelitian ini adalah belum adanya koordinasi dan keijasama antara berbagai instansi terkait dalam upaya mengembangkan Objek Wisata Alam Bukit Kelam, serta masih kurang partisipasi dan dukungan masyarakat sekitar dalam upaya menciptakan iklim yang kondusif bagi pengembangan Objek Wisata Alam Bukit Kelam. Hasil penelitian yang penulis peroleh di lapangan diketahui bahwa Implementasi kebijakan kepariwisataan di objek Wisata Alam Kabupaten Sintang dapat beijalan dengan baik, karena adanya proses komunikasi yang terpadu antara dinas terkait. Proses komunaksi tersebut teijalin antara pihak Pemkab Sintang, Pengelola Objek Wisata Alam Kabupaten Sintang maupun instansi lainnya. Sikap aktor pelaksana kebijakan dalam melaksanakan kebijakan kepariwisataan di Kabupaten Sintang cukup baik. Hal ini menunjukkan bahwa mereka berkomitmen untuk mengembangkan Objek Wisata Alam Bukit Kelam agar menjadi destinasi wisata yang menarik dan nyaman dikunjungi. Oleh karena itu, petugas juga makin ramah dan sopan terhadap wisatawan, dan mereka juga bersedia memberikan informasi yang dibutuhkan konsumen. Dinas Pariwisata Kabupaten Sintang telah memanfaatkan sumber daya yang ada untuk tujuan kebijakan pariwisata. Dinas Pariwisata Kabupaten Sintang tidak hanya memanfaatkan sumber daya internal yang da, tetapi juga memanfaatkansumber daya eksternal lainnya diantaranya dengan menjalin kerjasama dengan instasi terkait, pihak swasta, LSM maupun masyarakat setempat. Hal ini cukup efektif untuk mengatasi keterbatasan anggaran bagi pengembangan Objek Wisata Alam Bukit Kelam. Saran yang dapat dijadikan pertimbangan agar pihak pengelola Objek Wisata Alam Bukit Kelam diharpkan dapat terus mengoptimalkan implementasi Kebijakan Kepariwisataan di objek Wisata Alam Bukit Kelam. Hal ini dapat dilakukan dengan terus mengupayakan peningkatan jumlah pegawai maupun anggaran yang ada. Oelh karena itu, perlu dilakukan upaya secara sinergis dengan bekerjasama dengan pemerintah daerah setempat untuk mengatasi keterbatasan dana maupun Sumber Daya Manusia. Kata-kata Kunci: Implementasi, Kebijakan Pariwista, Bukit Kelam