KINERJA INSPEKTORAT DALAM PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG - NIM. E1013141012, RIPIN (FISIP Universitas Tanjungpura, 2018)
Penelitian ini bermaksud untuk menganalisis dan mendiskripsikan kinerja inspektorat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bengkayang. Permasalahan penelitian ini adalah kinerja Inspektorat Kabupaten Bengkayang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya masih kurang memberikan hasil yang maksimal dalam pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan. Jenis penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yaitu menggambarkan fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan apa adanya. Teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan teknik dokumentasi. Berdasarkan hasil analisis data dilapangan ditemukan bahwa penyusunan laporan hasil pemeriksaan kasus pelanggaran disiplin kerja dan dugaan penyalahgunaan keuangan SKPD pada Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat Kabupaten Bengkayang, masih sering terjadinya keterlambatan. Pengiriman pegawai untuk mengikuti Diklat/Bimtek masih jarang dilakukan, karena seringkali bentrok dengan jadwal pengawasan/ pemeriksaan serta adanya pengalihan anggaran sebagai konsekuensi dari pengurangan atau pemotongan anggaran. Motivasi kerja pegawai pada Inspektorat Kabupaten Bengkayang, ditinjau berdasarkan 3(tiga) indikator yang ditetapkan telah berhasil dicapai dan melewati target yang ditetapkan. 3(tiga) indikator tersebut yaitu, indikator nilai temuan mencapai target 213,85%, jumlah temuan mencapai 213,33%, dan prosentase temuan yang ditindaklanjuti mencapai target 108%. Saran bagi Inspektorat Kabupaten Bengkayang, harus terus melakukan komunikasi dan kooardinasi dengan pihak BPKP baik perwakilan Provinsi Kalimantan Barat maupun dengan Pusdiklat BPKP Pusat untuk memastikan setiap tahun Inspektorat Kabupaten Bengkayang mendapatkan jatah mengikuti Diklat pembentukan JFA di Pusdiklat BPKP Pusat, maupun di Kementerian Dalam Negeri untuk Pembentukan Jabatan Fungsional P2UPD dan menyesuaikanÂ jadwal pemeriksaan dengan jadwal Diklat/Bimtek yang ada.Â Kata-kata kunci:Â Kinerja, Tugas Pokok dan Fungsi, Pengawasan