IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG NOMOR 18 TAHUN 2006 TENTANG ALOKASI DANA DESA: Suatu Studi di Desa Jagoi Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang - NIM. E1012141076, KEZIA KRISTIANI (FISIP Universitas Tanjungpura, 2018)
Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan, menganalisis serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan belum optimalnya Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 18 Tahun 2006 Tentang Alokasi Dana Desa Tahun 2017 di Desa Jagoi. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori Bridgman Dan Davis untuk menggambarkan dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Kebijakan tersebut. Bentuk penelitian yangÂ digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukaan bahwa kurangnya sosialisasi yang diberikan oleh pemerintah Desa menyebabkan kurangnya pemahaman antara pelaksana kebijakan dengan isi kebijakan itu sendiri. Selain itu tidak adanya pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh pihak tingkat kecamatan kepada implementor mengenai kebijakan Alokasi Dana Desa mengakibatkan ketidaktahuan implementor mengenai petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam kebijakan Alokasi Dana Desa yang dilakukan, serta tidak adanya pengawasan yang dilakukan oleh kecamatan mengenai pelaksanaan Program Alokasi Dana Desa yang dilakukan di Desa Jagoi menjadikan kebijakan tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya. Ada pun saran yang dapat peneliti sampaikan terkait penelitian ini adalah Pemerintah Desa setiap tahunnya harus mengadakan pertemuan khusus untuk memberikan sosialisasi serta pengarahan yang cukup kepada seluruh implementor sehingga pelaksana kebijakan dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Selain itu pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh pihak kecamatan juga harus ditingkatkan supaya pelaksana kegiatan mengetahui tupoksi yang dimiliki sehingga tidak terjadi tumpang tindih pekerjaan dan tidak adanya penyalahgunaan wewenang yang dimiliki.Kata-kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Alokasi Dana Desa