IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN PERTAMBANGAN RAKYAT DI KECAMATAN SELAKAU TIMUR - RYAN IRFIAN NIM. E01112034 (FISIP Universitas Tanjungpura, 2016)
Tujuan penelitian ini dimaksudkan untuk menjelaskan faktor apa saja yang mempengaruhi kinerja “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pertambangan Rakyat Di Kecamatan Selakau Timur yang belum terlaksana secara optimal. Belum optimalnya implementasi kebijakan tersebut terlihat dari timbulnya permasalahan yang ada di lapangan seperti masih terdapatnya pengelolaan pertambangan rakyat yang dikelola secara ilegal dan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pertambangan Rakyat dan adanya aktivitas PETI menyebabkan kerusakan lingkungan di antaranya lahan pertanian, perkebunan, aliran sungai, kawasan hutan dan lain sebagainya. Untuk menganalisis permasalahan yang terjadi, maka penulis menggunakan teori Van Metter dan Van Horn sebagai pisau analisis. Teori Van Metter dan Van Horn diharapkan mampu memberikan gambaran dan penilaian sejauh mana para pelaksana kebijakan melaksanakan tujuan yang telah ditetapkan dalam kebijakan tersebut. Ada enam variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi menurut Van Metter dan Van Horn yaitu ukuran dan tujuan kebijakan, sumberdaya, karakteristik agen pelaksana, sikak/kecenderungan (disposition) para pelaksana, komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana serta kondisi sosial, ekonomi dan politik. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis maka dapat disimpulkan bahwa ada beberapa variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan sehingga tujuan yang ingin dicapai belum terealisasi dengan baik. Pertama, sumberdaya manusia yang belum memadai menyebabkan sulitnya untuk melaksanakan penjabaran tugas pokok, fungsi dan kewenangan dari para pelaksana kebijakan. Kedua, karakteristik agen pelaksana yaitu kinerja struktur birokrasi yang dirasakan lambat dalam pembuatan izin baik izin wilayah pertambangan rakyat (WPR) ataupun izin pertambangan rakyat (IPR) menyebabkan aktivitas pengelolaan pertambangan rakyat menjadi kegiatan yang ilegal. Ketiga, komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana yaitu proses penyampain isi dan tujuan kebijakan dari para pelaksana kebijakan ke target group yang belum dilaksanakan secara menyeluruh menyebabkan informasi yang beredar hanya ke sebagian kelompok masyarakat tertentu. Keempat, kondisi sosial, ekonomi dan politik yaitu adanya pertentangan antara tujuan kebijakan dengan kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang ada di masyarakat menyebabkan kebijakan sulit untuk implementasi secara maksimal.Kata-kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Pertambangan, Rakyat