KINERJA PEGAWAI PENGOLAHAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) DI DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA PONTIANAK - NIM. E01112019, SYF. EVA SORAYA (FISIP Universitas Tanjungpura, 2016)
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kinerja Pegawai Dinas Pendapatan Daerah dalam Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Kota Pontianak, namun adanya permasalahan yang terjadi mengenai proses pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan yaitu belum optimal nya kinerja pegawai Dispenda Kota Pontianak mengingat bahwa jumlah pegawai yang bekerja di bidang Pengolahan Pajak Bumi dan Bangunan masih belum dikatakan sesuai dengan jumlah beban kerja yang dikerjakan oleh pegawai pengolahan Pajak Bumi dan Bangunan sehingga dalam ketepatan waktu dalam pengerjaan pekerjaan masih terhambat, juga jumlah penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan masih belum mencapai target yang ditetapkan. Permasalahan ini cukup menarik untuk diteliti mengingat bahwa Pajak Bumi dan Bangunan sangatlah penting dalam pembangunan Kota Pontianak. Penelitian ini menggunakan teori Agus Dharma yang memiliki indikator yaitu kualitas, kuantitas, dan ketepatan waktu. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini peneliti menunjukan bahwa hingga sampai saat ini proses pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan masih mempunyai kendala, hal ini dikarenakan kurang nya jumlah pegawai dalam pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan yang mengakibatkan jumlah pekerjaan yang diembani pegawai tidak sesuai, dan Dispenda Kota Pontianak hanya menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) kepada masyarakat (wajib pajak) tanpa mensosialisasikan mengenai Pajak Bumi dan Bangunan tersebut, serta kurang nya kesadaran bagi masyarakat (wajib pajak) dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Saran yang dapat diberikan agar kinerja pegawai dapat meningkat yaitu perlunya sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya Pajak Bumi dan Bangunan, juga adanya sangsi yang tegas bagi masyarakat yang menunda mambayar Pajak Bumi dan Bangunan, serta jumlah pegawai di tambah lagi agar proses pengerjaan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan dapat meningkat.Â Kata-kata kunci: Kinerja, Pajak Bumi dan Bangunan, Wajib Pajak