IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN (PNBP) IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP) DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI PROVINSI KALIMANTAN BARAT - NIM. E01111023, MUHAMMAD YAMIN (FISIP Universitas Tanjungpura, 2016)
Salah satu hal yang mendasar dalam penelitian ini adalah banyaknya pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang belum membayar serta melunasi Iuran Tetap (Landrent). Banyaknya perusahaan pemegang IUP yang alamat kantornya diluar Kalimantan Barat. Penelitian ini menggunakan teori Van Metter dan Van Horn yang terdiri dari enam variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan yaitu standar dan sasaran kebijakan, sumberdaya, karakteristik organisasi pelaksana, komunikasi antar organisasi dan aktivitas para pelaksana, sikap/kecenderungan para pelaksana, serta lingkungan ekonomi, sosial dan politik. Penelitian ini menggunakan pendekatan diskriptif dengan metode kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan terdapat beberapa faktor yang menyebabkan kurang optimalnya kinerja implementasi kebijakan yaitu standar dan sasaran kebijakan berupa peraturan pemerintah yang sepenuhnya belum ditaati oleh pengusaha tambang untuk membayar serta melunasi Iuran Tetap, sumberdaya pegawai yang kendalanya kekurangan staff ahli PNBP pada Bagian Teknisi Pemantauan Produksi, karakteristik organisasi pelaksana yang berusaha semaksimal mungkin menindak perusahaan yang belum bayar Iuran Tetap dan menyerah SSBP pada Distamben, komunikasi antar organisasi dan aktivitas para pelaksana tentang SOP karena dijalankan kurang optimal dengan pengusaha tambang, sikap/kecenderungan para pelaksana yang tidak bisa sepenuhnya menindak tegas pengusaha tambang karena adanya kewenangan Gubernur, serta dukungan lingkungan ekonomi, sosial dan politik mengenai pendapatan, realisasi dan target PNBP kebijakan Iuran Tetap sebagai DBH daerah pemerintahan kabupaten/kota, provinsi, dan pusat yang dibahas bersama anggota DPRD Provinsi Kaimantan Barat. Saran dari hasil penelitian ini yakni peneliti berharap perlu adanya strategi pelaksanaan teknis kebijakan yang tepat seperti menggaetkan lembaga kepolisian dalam menindak pemegang IUP yang belum membayar atau melunasi Iuran Tetap, perlunya pengadaan staff tambahan di Bidang Teknisi Pemantauan Produksi supaya kinerja pegawai dalam menangani masalah PNBP Iuran Tetap dapat terlaksana secara optimal, serta adanya komunikasi dan komitmen berkelanjutan sebagai keseriusan Gubernur Kalimantan Barat dan pihak Bank BPD Kalbar untuk melaksanakan SOP yang diteken melalui MoU, agar pemegang IUP menyetor ke bank tersebut. Kata-kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Penerimaan Negara Bukan Pajak, Izin Usaha Pertambangan, Dinas Pertambangan.