Catatan Penilaian Angka Kredit Pustakawan: Kajian Berdasarkan Pengalaman Menilai - Abdul Rahman Saleh (Perpustakaan Nasional, 2009)
Jabatan pustakawan sudah diakui sebagai jabatan fungsional oleh Pemerintah Republik Indonesia sejak tahun 1988 yaitu dengan terbitnya Kepmenpan Nomor 18 Tahun 1988 tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya. Tetapi hingga saat ini JF Pustakawan masih mengalami banyak permalasalahan salah satu permasalahan yang cukup menonjol, khususnya bagi Pustakawan Madya dan Pustakawan Utama adalah kegiatan yang menyangkut kajian dan pengembangan profesi. Kajian ini adalah kajian faktual dengan metodologi deduktif yaitu menarik kesimpulan praktis dari kasus-kasus yang dijumpai selama penulis melakukan penilaian DUPAK para pustakawan yang masuk ke tim penilai pusat.Dari beberapa pengalaman melakukan penilaian dan rapat tim penilai, penulis mencatat ada beberapa persoalan yang patut kiranya menjadi perhatian. Persoalan tersebut antara lain adalah: masih banyak ditemukan tugas limpah, pustakawan yang mengusulkan kegiatan yang mereka sendiri tidak mengerti apa sebenarnya kegiatan tersebut, banyak Pustakawan Madya yang mengusulkan angka kredit dengan bertumpu hanya pada pekerjaan teknis, kualitas pustakawan khususnya Pustakawan Madya dan Pustakawan Utama, kualitas tim penilai, dan pengusulan DUPAK yang tidak disertai bukti kegiatan yang lengkap.Dari pengamatan dan analisis selama penulis menjadi anggota tim penilai tingkat pusat, ada beberapa hal yang dapat disimpulkan yaitu: Kualitas kerja pustakawan masih perlu ditingkatkan, kemampuan menulis pustakawan masih perlu ditingkatkan, kemampuan tim penilai menilai karya tulis masih perlu ditingkatkan, tim penilai tingkat instansi perlu memeriksa dengan teliti sehingga berkas tersebut tidak dikirim ke tingkat pusat bila masih terdapat kekurangan. Hal ini untuk mempercepat proses penilaian DUPAK di tingkat pusat.