ANALISIS YURIDIS PERANAN PENYIDIK TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN PEMBIAYAAN PEKERJAAN PROYEK PEMBANGUNAN DRAINASE DITINJAU DARI KUHAP (Studi Putusan Nomor 1193/Pid.B/2020/PN.Kisaran) - Christian Deddi Chandra Panggabean; Nelvitia Purba; Ibnu Affan (LPPM YPITI, 2022)
Kasus penipuan yang terjadi akhir-akhir ini semakin membuat resah saja. Salah satu bentuk penipuan adalah tindak pidana penipuan pembiayaan pekerjaan proyek pembangunan drainase. Rumusan masalah dalam tesis ini adalah bagaimana pengaturan kewenangan penyidik dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana penipuan pembiayaan pekerjaan proyek pembangunan drainase, apakah hambatan dan upaya penyidik dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana penipuan pembiayaan pekerjaan proyek pembangunan drainase, bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam putusan Nomor 1193/Pid.B/2020/PN.Kisaran tentang tindak pidana penipuan pembiayaan pekerjaan proyek pembangunan drainase. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan yuridis empiris dengan menggunakan data primer dan didukung dengan data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa pengaturan kewenangan penyidik dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana penipuan pembiayaan pekerjaan proyek pembangunan drainase telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 KUHAP. Hambatan penyidik dalam melakukan penyidikan adalah kurangnya partisipasi saksi dalam memberikan keterangan dalam proses penyidikan, sumber daya manusia penyidik atau penyidik pembantu dan saksi tidak dapat mengungkap peristiwa pidana serta barang bukti yang ada kurang lengkap. Cara mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi penyidik adalah mencari dan membuktikan peristiwa pidana, meningkatkan sumber daya manusia penyidik. Pertimbangan hukum hakim dalam putusan Nomor 1193/Pid.B/2020/PN.Kisaran tentang tindak pidana penipuan pembiayaan pekerjaan proyek pembangunan drainase adalah perbuatan terdakwa telah sesuai dengan dakwaan primair dari Jaksa Penuntut Umum dan telah memenuhi unsur Pasal 378 KUHP