AKIBAT HUKUM KETIADAAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS DALAM PEMBENTUKAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH - Elsa Sepriani (Universitas Muhammadiyah Bengkulu, 2020)
ABSTRAKPeraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau 2018-2038 cacat secara formal dan materil. Proses penerbitannya dipaksakan oleh segelintir elit dan pengusaha, lebih mementingkan aspek ekonomi untuk segelintir elit dan pengusaha dibanding perlindungan ruang ekologis dan ruang kelola masyarakat adat dan tempatan. Untuk mengetahui urgensi Kajian Lingkungan Hidup Strategis peneliti menuangkan dalam bentuk penulisan tesis dengan rumusan masalah pertama, bagaimanakah urgensi Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Pembentukan Rencana Tata Ruang Wilayah (Kajian Terhadap Pembentukan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau 2018-2038)?. Kedua, Apakah akibat hukum ketiadaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Pembentukan Rencana Tata Ruang Wilayah (Kajian Terhadap Pembentukan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau 2018-2038)?Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum normative kajian tentang sistematika hukum, karena membahas dan mengkaji mengenai Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau 2018-2038 yang penetapannya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Di dalam penelitian ini peneliti akan mengumpulkan data yang terdiri dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yaitu wawancara dan kajian kepustakaan. Analisis data dilakukan secara kualitatif serta menarik kesimpulan penulis menggunakan metode berfikir deduktif.Kesimpulan dari hasil penelitian ini adaah pertama, urgensi kajian lingkungan hidup strategis dalam pembentukan rencana tata ruang wilayah adalah memastikan bahwa prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan telah dipertimbangkan dalam muatan RTRW Provinsi 2017-2037, mengkaji pengaruh KRP yang tertuang di dalam Ranperda RTRW Provinsi 2017-2037, merumuskan pilihan mitigasi dampak dan/atau alternatif KRP Ranperda RTRW Provinsi 2017-2037 dan memastikan partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan yang lain dalam hal pengambilan keputusan kebijakan tata ruang. Kedua, akibat hukum ketiadaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Pembentukan Rencana Tata Ruang Wilayah adalah menyebabkan Peraturan Daerah tersebut cacat secara formil dan cacat secara materil. Secara formil artinya ketidaksempurnaan substansi dari Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau 2018-2038 dan secara materil artinya ketidaksempurnaan isi atau muatan dari Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau 2018-2038.Kata kunci: ketiadaan; KLHS; peraturan daerah RTRW.ABSTRACTRegional Regulation Number 10 of 2018 concerning Spatial Planning for Riau Province 2018-2038 is formally and materially flawed. The publishing process is imposed by a handful of elites and entrepreneurs, placing more importance on the economic aspects of the elite and entrepreneurs than on protecting the ecological space and the management of indigenous and local communities. To find out the urgency of the Strategic Environmental Study the researcher poured in the form of a thesis writing with the first problem formulation, how was the urgency of the Strategic Environmental Study in the Formation of a Regional Spatial Plan (Study of the Establishment of Regional Regulation Number 10 of 2018 concerning the Spatial Planning of Riau Province 2018-2038)?. Second, what is the legal consequence of the absence of a Strategic Environmental Assessment in the Formation of a Regional Spatial Plan (Study of the Establishment of Regional Regulation Number 10 of 2018 concerning the Spatial Planning of Riau Province 2018-2038)?The research method used by the author is a normative legal research study of legal systematics, because it discusses and examines Regional Regulation Number 10 of 2018 concerning Spatial Planning for Riau Province 2018-2038 whose stipulations are not in accordance with higher laws and regulations. In this study, researchers will collect data consisting of primary data and secondary data. Data collection techniques, namely interviews and literature review. Data analysis was carried out qualitatively and drawing conclusions from the author using deductive thinking methods.The conclusion from the results of this study is that the urgency of a strategic environmental study in the formation of a regional spatial plan is to ensure that the principles of sustainable development have been considered in the contents of the 2017-2037 Provincial RTRW, assessing the influence of the PPP as stipulated in the 2017-2037 Provincial RTRW Draft Regulation , formulating options for mitigating impacts and / or alternatives for the 2017-2037 Provincial RTRW Regional Regulation draft Regional Regulation and ensuring the participation of the community and other stakeholders in spatial policy decision making. Secondly, due to the absence of a Strategic Environmental Assessment in the Formation of a Regional Spatial Plan is to cause the Regional Regulation to be formally flawed and materially flawed. Formally means imperfection of substance from Regional Regulation Number 10 of 2018 concerning Spatial Planning for Riau Province 2018-2038 and materially means imperfection of content or content of Regional Regulation Number 10 of 2018 concerning Spatial Planning of Riau Province 2018-2038.Keywords: absence; KLHS; regional regulation RTRW.