PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PERS MELALUI MEDIA ON LINE DIKAITKAN PASAL 310 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA - Indra Efendi (Universitas Muhammadiyah Bengkulu, 2020)
ABSTRAKPerkembangan teknologi di bidang informasi yang semakin modern sering menyebabkan terjadinya tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan oleh beberapa orang atau oknum yang tidak bertanggungjawab.Perumusan Masalah Bagaimana pertanggungjawaban pidana pers melalui media online dikaitkan Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.Bagaimana konsep usulan perbaikan dalam pertanggungjawaban pidana pers melalui media online dikaitkan Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berdasarkan hukum progresif.Tujuan Penelitian Untuk mengetahui Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana pers melalui media online dikaitkan Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Untuk mengetahui konsep usulan perbaikan dalam pertanggungjawaban pidana pers melalui media online dikaitkan Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berdasarkan hukum progresif. Jenis penelitian hukumnya adalah secara normatif . Kesimpulan Pertanggungjawaban pidana pers melalui media online dikaitkan Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sudah berjalan sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana namun karena adanya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers maka Sehubungan dengan kebebasan Pers atau media massa dan ancaman yang masih dirasakan adalah pemberlakuan pasal Fitnah atau pencemaran nama baik dengan lisan atau tulisan pada KUHP. Aturan ini dinilai banyak menghambat kebebasan berekspresi menyampaikan pendapat di masyarakat dan dianggap UU No. 40 Thn 1999 tentan Pers tidak berlaku. Konsep usulan perbaikan dalam pertanggungjawaban pidana pers melalui media online dikaitkan Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berdasarkan hukum progresif terutama sanksi pidana terhadap pelaku pencemaran nama baik dalam dunia maya (cyber) , yang dimana penerapan hukum ini di tinjau dari KUHP dan UU ITE. Penerapan hukum terhadap tindak pidana pencemaran nama baik ini menggunakan asas Lex spesialis derogat legi generali yaitu dimana pengaturan pencemaran nama baik di dunia maya yang diatur dalam Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 45 UU ITE merupakan â€œLex spesialisâ€ dari Pasal 310 KUHP yang merupakan â€œLex generaliâ€ dimana hubungan aturan ini menjadikan sinergi hukum atas kasus pencemaran nama baik. Sarannya antara lain harus ada pemisahan yang tegas terkait mana yang masuk kategori delik pers dan mana yang bukan delik pers; dan Harus dipertegas keberadaan (materiil sphere) dari UU tersebut apakah sebagai UU Tindak Pidana Umum atau Tindak Pidana Khusus, karena penanganannya akan berbeda; Perlu dipertegas apakah delik pers itu adalah delik aduan atau delik umum (laporan delik) karena masa penuntutannya akan berbeda dan apakah dapat ditarik atau tidak, dan pertanggungjawaban pidananya harus dipertegas apakah dilimpahkan kepada pimpinan redaksi, perorangan (wartawan) atau korporasinya; Faktor yang harus diperhatikan dalam pemberitaan adalah pers atau media massa harus bebas dari tekanan kelompok baik internal maupun eksternal, dan suatu berita ditulis dengan cermat, akurat, serta penulisan berita harus lengkap dan utuh, sehingga pihak lain tahu informasi dengan benar dan kesalahan serta ketidak akuratan wajib segera dikoreksi.Kata kunci: pertanggungjawaban pidana pers; media on line; Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum PidanaÂ ABSTRACTThe development of technology in the increasingly modern information field often leads to criminal defamation carried out by several people or irresponsible persons. Formulation of Problems How criminal liability of the press through online media is linked to Article 310 of the Criminal Law Act. How is the proposed improvement concept in criminal liability of the press through online media linked Article 310 of the Criminal Law Act based on progressive law.Research Objectives To find out To find out the criminal liability of the press through online media is linked Article 310 of the Criminal Law Code To find out the concept of the proposed improvement in criminal liability of the press through online media linked Article 310 of the Criminal Law Book based on progressive law. This type of legal research is normative.Conclusion Criminal liability of the press through online media is associated with Article 310 of the Criminal Law Act that has been running in accordance with the Criminal Law Act, but due to the Law Number 40 of 1999 concerning the Press, In connection with freedom of the Press or the mass media and threats that are still felt was the application of the article Defamation or defamation of good name by oral or written on the Criminal Code. This rule is considered to hamper many freedom of expression to express opinions in the community and is considered Law No. 40 of 1999 about the Press does not apply. The proposed concept of improvement in criminal liability of the press through online media is linked to Article 310 of the Criminal Law Act based on progressive law, especially criminal sanctions against perpetrators of cyber defamation, in which the application of this law is reviewed from the Criminal Code and the ITE Law. The application of the law against criminal defamation uses the principle of Lex specialist derogat legi generali, whereby the regulation of defamation in cyberspace regulated in Article 27 paragraph (3) and Article 45 of the ITE Law constitutes the