PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENYEBARLUASAN IKLAN YANG TIDAK SESUAI OLEH PELAKU USAHA BERDASARKAN PRINSIP TANGGUNGJAWAB MUTLAK (STRICT LIABILITY) - Fardo Kurniawan (Universitas Muhammadiyah Bengkulu, 2021)
ABSTRAKIklan merupakan salah satu media komunikasi pemasaran yang kerap digunakan oleh para pelaku usaha dalam aktivitas ekonomi untuk mengenalkan produknya kepada konsumen. Situasi pasar yang kompetitif menjadikan tidak ada suatu bisnis yang mampu bertahan lama tanpa didukung oleh campur tangan komunikasi pemasaran, misalnya iklan yang efektif dan efisien. Iklan sebagai salah satu sarana pemasaran produk barang atau jasa harus mampu tampil menarik dan persuasive. Melalui iklan, pengusaha mencoba membangkitkan minat konsumen agar penjualan yang dipromosikan dalam iklan dapat meningkat. Tulisan ini membahas mengenai penyebarluasan iklan yang tidak sesuai oleh pelaku usaha berdasarkan prinsip tanggungjawab mutlak (strict liability). Metode penelitian adalah penelitian hukum normatif kajian tentang asas hukum, peneliti mengumpulkan data yang terdiri dari data primer, sekunder dan tertier. Teknik pengumpulan data yaitu kajian kepustakaan. Analisis data dilakukan secara kualitatif serta menarik kesimpulan penulis menggunakan metode berfikir deduktif.Kesimpulan dari penelitian ini adalah Penyebarluasan iklan yang tidak sesuai oleh pelaku usaha berdasarkan prinsip tanggungjawab mutlak (Strict Liability) yakni pertanggungjawaban secara langsung, tanggung jawab secara langsung tersebut tersirat dalam Pasal 7 sampai dengan pasal 11 dan lebih tegas dinyatakan dalam Pasal 19 ayat (1) khususnya terdapat dalam Pasal 20 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkanâ€. Hal ini menunjukkan bahwa undang-undang tersebut menganut strict liability without false atau pertanggung jawaban tanpa pembuktian. Artinya jika konsumen akan menuntut kepada pelaku usaha, maka pelaku usaha langsung dianggap bersalah dan unsur kesalahan tersebut langsung dibebankan kepada pelaku usaha. Prinsip tanggung jawab langsung (strict libility) ini merupakan dasar dari bentuk tanggung jawab produk (product liability) dan profesional libility. Perlindungan konsumen terhadap penyebarluasan iklan yang tidak sesuai dengan brosur pada iklan perumahan dapat dilakukan dengan melalui legislasi/regulasi yakni dengan cara memberikan aturan hukum yang akan menjamin bahwa konsumen dapat menerima perlindungan hukum dan melalui pengawasan konsumen baik dari pemerintah, masyarakat, maupun oleh lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat. Serta perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen ketika terjadi sengketa antara pelaku usaha perumahan dengan konsumen akibat adanya gugatan dari konsumen yang merasa dirugikan dapat dilalui melalui badan peradilan dengan mengajukan gugatan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen atau melalui non peradilan yaitu melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)Saran penulis untuk kedepannya agar pelaku usaha lebih bertanggungjawab atas ketepatan informasi yang benar yang dimasukkan dalam pesan iklan dan bertanggungjawab atas kesesuaian pesan iklan yang disebarkan dengan produk barang/jasa yang diperjualbelikan. Sehingga dengan begitu pelaku usaha tidak akan dituntut atas kecurangan bisnis dan tidak ada lagi konsumen yang tertipu oleh brosur iklan yang tidak sesuai dengan kebenarannya. Masyarakat selaku konsumen kedepannya agar sadar akan haknya, memahami dan menyadari jenis-jenis iklan yang menyesatkan yang tidak sesuai dengan kebenarannya, memiliki pengetahuan, serta lebih cerdas dalam memilih dan memilah produk barang dan atau jasa yang akan dikonsumsi.Kata kunci: perlindungan konsumen; iklan; prinsip tanggungjawab mutlak (strict liability).Â ABSTRACTAdvertising is one of the marketing communication media that is often used by businesses in economic activities to introduce their products to consumers. A competitive market situation makes there is no business that can last a long time without the support of marketing communication interference, for example effective and efficient advertising. Advertising as a means of marketing goods or service products must be able to look attractive and persuasive. Through advertising, entrepreneurs try to arouse consumer interest so that sales promoted in advertising can increase. This paper discusses the distribution of unsuitable advertisements by business actors based on the principle of absolute liability. The research method is a normative legal research study of the principle of law, researchers collect data consisting of primary, secondary and tertiary data. The data collection technique is literature study. Data analysis was carried out qualitatively and drawing conclusions from the author using deductive thinking methods. The conclusion of this study is the distribution of inappropriate advertisements by business actors based on the principle of absolute liability, namely direct liability, direct responsibility implied in Article 7 through Article 11 and more expressly stated in Article 19 paragraph (1) especially in Article 20 of the Consumer Protection Act. Business actors are responsible for providing compensation for damage, pollution and/or loss of consumers due to consuming goods and/or services produced or tradedâ€. This shows that the law adheres to strict liability without false or liability without proof. This means that if the consumer will sue the business actor, then the business actor is immediately considered guilty and the element of error is immediately charged to the business actor. The principle of direct responsibility (strict libility) is the basis of the form of product liability and professional libility. Consumer protection against the distribution of advertisements that are not in accordance with the brochure on housing advertisements can be done through legislation/regulation, namely by providing legal rules that will ensure that consumers can receive legal protection and through consumer supervision both from the government, society, and by consumer protection agencies nongovernmental. As well as legal protection given to consumers when a dispute occurs between housing businesses and consumers due to a lawsuit from consumers who feel disadvantaged can be passed through the judicial body by filing a lawsuit to the judiciary in the consumer's place of residence or through non-justice, namely through the Consumer Dispute Resolution Agency (BPSK).The author's suggestion for the future is that business operators are more responsible for the correctness of the correct information entered in the advertising message and are responsible for the suitability of the advertising message distributed with the product / service product being traded. So that the business actors will not be prosecuted for business fraud and no more consumers will be deceived by advertising brochures that are not in accordance with the truth. Society as consumers in the future to be aware of their rights, understand and realize the types of misleading advertisements that are not in accordance with the truth, have knowledge, and are more intelligent in choosing and sorting out the products and or services to be consumed.Keywords: consumer protection; advertising; strict liability principles.