Patologi Birokrasi Pendidikan - Amruddin Amruddin; Arbainsyah Arbainsyah; Sri Handayani; Sofyan Sauri (Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an (STIQ) Amuntai Kalimantan Selatan, 2022)
AbstrakTujuan dari penulisan makalah ini adalah untuk mengetahui, menganalisis dan mendapatkan informasi tentang pola hubungan kebijakan dan pembangunan pendidikan dan kebudayaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tujuan utama yang ingin dicapai dari reformasi pendidikan adalah pendidikan yang berkualitas yang dapat menjadi modal pembangunan manusia di suatu bangsa. Pendidikan yang berkualitas bukanlah variabel mandiri yang dapat dicapai hanya dengan memperbaiki infrastruktur sekolah maupun kurikulum dan anggaran pendidikan. Dalam RPJMN 2019-2024 disebutkan bahwa sektor pendidikan merupakan bahwa pendidikan merupakan Prioritas Nasional ke-2, yaitu Pendidikan yang ditujukan terutama untuk peningkatan akses pendidikan yang berkualitas, terjangkau, relevan, dan efisien. Patologi yang terdapat dalam dunia pendidikan sangat beragam. Plagiarisme, kecurangan dalam evaluasi, pemalsuan data, hingga korupsi.Terdapat empat penyebab utama yang menjadi penghambat rendahnya kualitas birokrasi di Indonesia, yaitu peraturan perundangan, organisasi, Sumber Daya Manusia (SDM), dan manajemen pemerintahan. Manfaat reformasi birokrasi akan berdampak langsung kepada perbaikan kualitas kebijakan public pendidikan berdasarkan kondisi nyata di lapangan (evidence based), adanya transparansi untuk kesejahteraan masyarakat, serta peningkatan kualitas pelayanan masyarakat. Reformasi birokrasi ini tentu akan mendorong terlaksananya pembangunan secara menyeluruh di Indonesia, terutama dalam menjalankan RPJMN tahap tiga yang saat ini dilaksanakan. Di samping itu, terlaksananya reformasi birokrasi dinilai juga akan mengajak investor untuk terurus ikut serta berinvestasi demi kemajuan bangsa ini.