Upaya Penerapan E-Government Dalam Peningkatan Pelayanan Publik Di Kota Banda Aceh (Studi Kasus Dinas Sosial Kota Banda Aceh) - Fauzal Zahri; Effendi Hasan (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik, 2022)
ABSTRAK, Dinas Sosial Kota Banda Aceh menyediakan website Dinas Sosial, hal ini dilakukan dalam rangka upaya peningkatan dan percepatan pelayanan informasi kepada masyarakat luas yang merupakan bagian dari E-Goverment guna mewujudkan Good Governance dan Clean Goverment di lingkungan pemerintah Kota Banda Aceh. Namun Kinerja dari Dinas Sosial Kota Banda Aceh masih belum transparan dalam hal mewujudkan E-Goverment. Masyarakat juga masih belum memahami tentang fungsi dari E-Goverment sehingga masyarakat masih melakukan kunjungan langsung ke kantor untuk mendapatkan informasi. Tujuan Penelitian ini adalah mengetahui penerapan E-Goverment di Dinas Sosial Kota Banda Aceh dan mengetahui faktor apa saja yang menghambat dalam penerapan E-Goverment di Dinas Sosial Kota Banda Aceh.Jenis penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Teori yang digunakan ialah teori good governance, pelayanan publik dan prinsip E-Goverment. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan E-Goverment di dinas Sosial Kota Banda Aceh terdiri dari beberapa hal yaitu : 1) Penerapan Pelayanan Masyarakat Melalui Teknologi Berbasis Website yang sudah ada di Dinas Sosial Banda Aceh tapi belum terlalu maksimal dalam penggunaanya, 2) E-Goverment sebagai Wadah Informasi Pelayanan Sosial Masyarakat Kota Banda Aceh supaya masyarakat lebih mudah dalam mendapatkan informasi. Faktor-faktor yang menghambat penerapan E-Goverment di Dinas Sosial Kota Banda Aceh yaitu: 1) Kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap pelayanan sosial melalui E-Goverment, 2) Minimnya informasi pelayanan sosial melalui E-Goverment. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Dinas Sosial Kota Banda Aceh berupaya menciptakan Good Governance melalui E-Goverment. Namun, upaya yang dilakukan untuk pelayanan publik melalui E-Goverment masih belum maksimal. Upaya penerapan E-Goverment tidak hanya dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Banda Aceh saja akan tetapi oleh seluruh instansi di Banda Aceh. Dinas Kota Banda Aceh perlu meningkatkan pelayanan publiknya dengan memberikan informasi pelayanannya lebih baik lagi.Saran dalam penelitian ini yaitu Dinas Sosial Kota Banda Aceh perlu meningkatkan pelayanan publiknya dengan memberikan akses informasi pelayanannya lebih baik lagi.Efforts to Implement E-Government in Improving Public Services in Banda Aceh City (Case Study of Banda Aceh City Social Service) ABSTRACT, The Banda Aceh City Social Service provides a Social Service website, this is done in an effort to improve and accelerate information services to the wider community which is part of E-Government in order to realize Good Governance and Clean Government within the Banda Aceh City government. However, the performance of the Banda Aceh City Social Service is still not transparent in terms of realizing E-Government. People also still do not understand about the function of E-Government so that people still make direct visits to the office to get information. The purpose of this study was to determine the implementation of E-Government in the Social Service of Banda Aceh City and to find out what factors were hindering the implementation of E-Government in the Social Service of Banda Aceh City. This type of qualitative research. Data collection techniques used are interviews, observation and documentation. The theory used is the theory of good governance, public services and the principles of E-Government. The results showed that the implementation of E-Government in the Social Service of Banda Aceh City consisted of several things, namely: 1) Application of Community Services through Website-Based Technology that already existed at the Banda Aceh Social Service but was not yet maximal in its use, 2) E-Government as Information Center for Community Social Services in Banda Aceh City so that it is easier for the public to obtain information. The factors that hinder the implementation of E-Government in the Social Service of Banda Aceh City are: 1) Lack of public knowledge about social services through E-Government, 2) Lack of information on social services through E-Government. The conclusion of this study is that the Banda Aceh City Social Service seeks to create Good Governance through E-Government. However, the efforts made for public services through E-Government are still not optimal. Efforts to implement E-Government are not only carried out by the Banda Aceh City Social Service but by all agencies in Banda Aceh. The Banda Aceh City Service needs to improve its public services by providing better service information. The suggestion in this study is that the Banda Aceh City Social Service needs to improve its public services by providing access to better service information.