Kebijakan Partai Politik dalam Menentukan Syarat Calon Legislatif Perempuan pada Pemilu Indonesia - Masnira, Andi; Sukri, Sukri; Ariana, Ariana (LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia, 2022)
Tulisan ini berfokus bagaimana kebijakan partai politik dalam menentukan syarat calon legislatif perempuan pada pemilu Indonesia 2019 dimana setiap partai politik memiliki kebijakan masing-masing dalam menentukan syarat calon legislatif perempuan yang akan direkrut dalam daftar calon dan akan ikut dalam kontestasi pemilihan legislatif. Adanya peraturan yang mengharuskan paling sedikit keterwakilan 30 % keterwakilan perempuan dalam daftar calon maupun pengurus partai perempuan mengharuskan partai politik mengambil langkah yang tepat untuk memenuhi aturan tersebut tanpa mengurangi kualitas calon legislatif perempuan yang direkrut. Tulisan ini bertujuan untuk melihat bagaimana kebijakan partai politik dalam menentukan calon legislatif perempuan dan bagaimana partai politik memenuhi aturan keterwakilan 30% perempuan dalam daftar calon yang diserahkan ke Komisi Pemilihan Umum. Penulisan ini menggunakan metode studi literatur yang menelaah beberapa jurnal baik nasional maupun internasional dari berbagai penelitian sebelumnya yang memiliki tema yang relevan. Pengumpulan data dilakukan dengan mencari dan membaca berbagai hasil penelitian yang bersumber dari buku, tesis, artikel ilmiah, dan jurnal, kemudian dikaji dan dianalisis secara mendalam. Berdasarkan hasil penelitian dari jurnal sebelumnya yang telah ditelaah menunjukkan bahwa dengan adanya peraturan yang mewajibkan keterwakilan 30% perempuan pada daftar calon legislatif maupun pada kepengurusan partai politik mengharuskan partai politik memberikan peluang yang lebih luas untuk perempuan yang tertarik dalam dunia politik dimana partai politik mengambil beberapa kebijakan antara lain tidak membedakan antara calon legislatif perempuan dan calon legislatif laki-laki dalam perekrutan bakal calon legislatif. Kedua, partai politik memperhatikan pembangunan kader perempuan. Ketiga, berdasarkan kemampuan dan loyalitas calon Keempat, proses rekruitmen calon legislatif perempuan dilakukan secara terbuka. Kelima, proses rekruitmen berdasarkan pengaruhnya dalam masyarakat.