PENJATUHAN PIDANA PENJARA BAGI PENELANTARAN RUMAH TANGGA - Fitriani Fitriani (Komisi Yudisial RI, 2021)
ABSTRAKMenurut Pasal 49 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku penelantaran rumah tangga adalah pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak lima belas juta rupiah. Penjatuhan pidana penjara kepada pelaku sangat tidak efektif apabila dilihat dari tujuan Pasal 4 huruf d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Berdasarkan hal tersebut, dapat dirumuskan permasalahan dalam tulisan ini adalah apakah penjatuhan pidana penjara kepada pelaku penelantaran rumah tangga dalam Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2019/PN.Lrt dapat menimbulkan dampak bagi korban tindak pidana penelantaran rumah tangga? Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian yuridis normatif atau metode penelitian kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penjatuhan pidana penjara kepada pelaku selama tiga bulan dinilai belum tepat. Dalam pertimbangannya hakim belum sepenuhnya melihat fakta-fakta yang terdapat dalam persidangan, dan tidak memperhatikan ketentuan Pasal 4 huruf d Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Selain itu penjatuhan pidana penjara dapat memberikan dampak negatif bagi terdakwa dan korban, baik yang bersifat teknis maupun yang bersifat filosofis, pidana penjara memiliki banyak kelemahan karena sifat pidana penjara membatasi kemerdekaan bergerak. Apabila pelaku dijatuhi pidana penjara maka akan membuat korban semakin terlantar. Seharusnya hakim lebih mengupayakan mediasi dan ganti kerugian, sehingga korban tidak terlantar dengan dijatuhi terdakwa pidana. Dampak bagi korban dapat mengalami kekerasan psikologis, yaitu perasaan terancam, tidak aman, tidak terlindungi, perasaan khawatir, cemas, takut dan bisa berkembang menjadi trauma yang menghalangi dan menghambat aktivitas korban.Kata kunci: penelantaran rumah tangga; mediasi penal; dampak pidana penjara. ABSTRACTAccording to Article 49 of Law Number 23 of 2004 on the Elimination of Domestic Violence, the punishment that may be imposed on perpetrators of criminal cases of domestic negligence is a maximum of 3 (three) years imprisonment or a fine of up to fifteen million rupiahs. The imposition of imprisonment on perpetrators is so futile, in view of the purpose of Article 4 letter d of the Law. On that basis, the problem formulated in this paper is whether the imposition of imprisonment on the perpetrators of domestic negligence case in Decision Number 20/Pid.Sus/2019/PN.Lrt can lead to a certain impact on the victims. The research method used in this analysis is a normative juridical research method or library research. The results show that the imposition of three months imprisonment on the perpetrators is considered inapt. The facts in the trial sessions and the provisions of Article 4 letter d of the Law on the Elimination of Domestic Violence have not yet been fully well-thought-out by the judges in the consideration. In addition, the imposition of imprisonment can lead to negative impacts on the defendant and the victim, both technically and philosophically. Imprisonment has many drawbacks given that it limits freedom of movement. If the perpetrator is sentenced to prison, the victim will be yet more neglected. The judge should have sought more mediation and compensation, so that the victim was not neglected as a result of the defendant’s conviction. The impact on victims includes experiencing psychological violence, such as feelings of being threatened, insecure, unprotected, worried, anxious, and afraid, which can develop into trauma that causes inhibition of the victim’s activities.Keywords: domestic negligence; penal mediation; imprisonment impact.