KAJIAN YURIDIS PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI ATAS SATUAN RUMAH SUSUN (Studi Kasus Nomer 101/PDT.SUS-PKPU/2020/PN.Niaga.JKT.PST.) - Muhammad Fandi Asnan; Nur Adhim; Mira Novana Ardani (Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, 2022)
PPJB memiliki peran penting sebagai pendahuluan sebelium adanya AJB. Dengan adanya PPJB dapat mempermudah para pihak untuk berteransaksi meskipun pada prakteknya pada saat penandatanganan PPJB belum ada peralihan hak atas tanah hal ini di karenakan peralihan hak atas tanah harus menggunkan AJB dan PPJB disini hanya sebagai upaya permulaan untuk mendapatkan AJB. PPJB disini berfungsi sebagai pengikat penjual dan pembeli yang pada umumnya banyak dilakukan oleh pihak developer supaya memudahkan dalam bertransaksi jual beli property seringkali kasus-kasus hukum yang berkaitan dengan pemasaran dan penjualan rumah susun sedikit banyak menimbulkan banyak pertanyaan bagi masyarakat terutama yang berhubungan dengan penyelesaian masalah hukumnya. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui dan menganalisis proses jual beli Apartemen Metropolitan Park sesuai dengan undang-undang yang berlaku saat ini dan mengetahui dan menganalisis implikasi yuridis terhadap pelaksanaan putusan Nomor 101/Pdt-Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses jual beli Apartemen Metropolitan Park sesuai dengan undang-undang yang berlaku saat ini Berdasar Pasal 17 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011, rumah susun hanya dapat dibangun di atas tanah hak milik, hak guna bangunan atau hak pakai atas tanah negara dan hak guna bangunan diatas hak pengelolaan kemudian implikasi yuridis terhadap pelaksanaan putusan Nomor 101/Pdt-Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. Sesuai dengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Nomor 015/SKI/PPJB/X/2015, tanggal 07 Oktober 2015, PPJB Nomor 016/SKI/PPJB/X 2015, tanggal 07 Oktober 2015 dan PPJB Nomor 181/SKI/PPJB/XII/2015, tanggal 17 Desember 2015 maka ada kewajiban dari Termohon PKPU untuk menyelesaikan unit Satuan Rumah Susun yang dibeli oleh Para Pemohon PKPU yang untuk selanjutnya menyerahkan- nya kepada Para Pemohon PKPU, sehingga menurut Majelis penyerahan unit Satuan Rumah Susun dari Termohon PKPU kepada Para Pemohon PKPU inilah yang bisa dituntut oleh Para Pemohon PKPU kepada Termohon PKPU.