ANALISA YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN USAHA ANTARA PENYEDIA JASA LAYANAN KEUANGAN DIGITAL DENGAN PELAKU USAHA LAINNYA - Adikta Nugroho; Paramita Prananingtyas; Edy Sismarwoto (Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, 2022)
Persaingan usaha merupakan hal yang harus dijaga oleh pemerintah agar terhindar dari adanya persaingan usaha tidak sehat dan/atau monopoli. Hal tersebut dimaksudkan sebagaimana demokrasi ekonomi yang berarti setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam proses produksi dan pemasaran barang dan/atau jasa di dalam pasar yang sehat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta menghindari terjadinya pemusatan ekonomi pada pelaku usaha tertentu saja. Sistem Layanan Keuangan Digital (LKD) yang menyediakan alternatif baru dalam meotde bertransaksi merupakan terobosan baru yang berkembang sebagaimana perkembangan zaman di era digital ini. Sistem pembayaran LKD yang masih tergolong baru di Indonesia ini, cukup digemari oleh masyarakat karena kemudahan sistem yang disediakan serta pengaplikasiannya yang mudah serta LKD ini dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat yang ada. LKD yang masih tergolong baru di Indonesia justru harus menjadi perhatian pemerintah melalui KPPU yang harus dapat mengawasi dengan jeli jejak kembang usaha ini. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini merupakan pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi yang digunakanan adalah deskriptif analitis dan metode analisa dari penelitian ini ialah kualitatif.