COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM MEMPERTAHANKAN EKSISTENSI INDUSTRI KERAJINAN MEBEL UKIR DI KABUPATEN JEPARA - Fatihatur - Rohmania; Achmad - Taufiq (Journal of Politic and Government Studies, 2022)
Industri mebel ukir merupakan salah satu industri yang mampu meningkatkan perekonomian di Kabupaten Jepara. Hal tersebut dibuktikan jika sebagian besar masyarakat Kabupaten Jepara berproduksi mebel ukir. Namun, dalam beberapa tahun terakhir industri mebel ukir mengalami kemunduran. Adanya hal tersebut dibutuhkan collaborative governance atau kerjasama antar stakeholder untuk menjaga eksistensi industri mebel ukir di Kabupaten Jepara. Sehingga adanya Collaborative tersebut keeksistensian industri mebel ukir dapat dipertahankan. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui serta menganalisis bagaimana proses collaborative governance dalam mempertahakan industri mebel ukir di Kabupaten Jepara serta menganalisis tantangan yang dihadapi antar aktor dalam mempertahankan industri mebel ukir di Kabupaten Jepara. Penelitian ini menggunakan teori collaborative governance serta merupakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengambilan data dalam penelitian ini melalui wawancara dan dokumen Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jepara, HIMKI, serta masyarakat yang memiliki industri mebel ukir. Berdasarkan hasil penelitian collaborative governance meliputi 3 tahap yaitu fase mendengarkan, fase dialog, dan fase pilihan. Hubungan antar actor dalam proses collaborative mempunyai hubungan yang baik meskipun antara masyarakat dan HIMKI kurang memiliki hubungan yang erat namun antar aktor dalam melakukan kerjasama berjalan dengan beriringan. Penelitian ini menyimpulkan jika belum terdapat adanya collaborative governance dalam mempertahankan industri mebel ukir di Jepara, namun yang ada masih berupa kerjasama antar aktor atau partnership. Tantangan yang dihadapi para aktor juga merupakan tantangan yang sudah terjadi dari tahun ke tahun namun belum ada penyelesaian yang tepat sehingga tantangan tersebut dapat teratasi. Pemerintah seharusnya mampu memberikan kebijakan yang tepat serta menggandeng masyarakat dan swasta agar hubungan yang dimiliki antar aktor lebih kuat sehinga permasalahan tersebut bisa teratasi dengan baik