TINDAKAN INTERVENSI KEMANUSIAAN MELALUI AKSI R2P (RESPONSIBILITY TO PROTECT) - Zakia Nahrisyah Faisal; Adwani Adwani (Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, 2021)
Abstrak -Tujuan penulisan jurnal ini adalah untuk menjelaskan pelaksanaan pembayaran PBB P-2 dikecamatan kuta alam Kota Banda Aceh telah sesuai dengan UU yang berlaku, penyebab subjek pajak belum melakukan pembayaran PBB-P2 dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Banda Aceh agar tercapainya target pembayaran PBB-P2 yang direncanakan. Berdasarkan hasil penelitian diketehaui bahwa proses pembayaran PBB-P2 adalah dengan cara melakukan pendaftaran objek PBB-P2 terlebih dahulu oleh subjek pajak dengan melewati proses pendataan namun masih ada subjek pajak yang tidak melakukan pendaftaran PBB-P2, penetapan yang dilakukan pada pihak bagian PBB-P2 di Kecamatan Kuta Alam dan penetapan serta pembebanan PBB-P2 serta pembayaran PBB-P2, faktor tidak dilakukannya pembayaran PBB-P2 adalah faktor eksternal yaitu tidak efektifnya pemberian sanksi, sarana dan prasarana, kurangnya kualitas SDM dan faktor internal berasal dari kurangnya pengetahuan masyarakat dan kesadaran diri para wajib pajak serta upaya yang dilakukan oleh BPKK Banda Aceh dalam mengatasi melakukan sosialisasi ke masyarakat secara langsung dan melalui media online serta media cetak terutama ketika menjelang jatuh tempo dan menerbitkan surat himbauan kepada wajib pajak atau Surat Tagihan Pajak (STP) kepada para wajib pajak untuk melakukan pembayaran objek PBB-P2. Saran kepada pihak BPKK Banda Aceh memberikan sanksi administrasi kepada subjek pajak dan Melakukan evaluasi dan inovasi terhadap pelaksanaan pembayaran pajak PBB-P2, saran kepada wajib pajak adalah untuk memulai memahami tentang pentingnya pembayaran PBB-P2 dan menimbulkan kesadaran diri akan pentingnya membayar PBB-P2.Kata Kunci :pelaksanaan, pajak bumi dan bangunan perkotaan dan perdesaan, target perpajakan.