IMPLEMENTASI PERDA 8 TAHUN 2010 TENTANG PENGALIHAN BPHTB UNTUK MENINGKATKAN PAD KABUPATEN JOMBANG - Dwi Ermayanti (Faculty of Business and Economics Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2016)
AbstrakBea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) merupakan salah satu sumber pendapatan daerah. Pengalihan BPHTB menjadi pajak daerah diawali dengan perumusan kebijakan yang dituangkan dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Penelitian ini bertujuan untukmengetahui implementasi UU NO. 8 Tahun 2010 serta mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi untuk meningkatkan PAD Kabupaten Jombang. Kesimpulan penelitian adalah Implementasi Perda No. 8 tahun 2010 tentang Pengalihan BPHTB, berhasil mencapai tujuannya yaitu meningkatkan PAD di Kabupaten Jombang. Peneliti berharap selanjutnya Pemerintah Kabupaten Jombang lebih menekankan lagi Peraturan Daerah BPHTB dan membuat kebijakan bagi wajib pajak yang melanggar peraturan yang ada.Kata kunci: BPHTB, PBB, Pajak dan Retribusi DaerahAbstractRegional autonomy has broad implications on the regional authority to explore and manage local revenue sources. Tax on Acquisition of Land and Building (BPHTB) is one source of local revenue. The BPHTB diversion becomes the local tax started by the policies formulation that set forth in Law No. 28, 2009 on Taxes and Retribution Regional. This study aims to determine the implementation of Law NO. 8 of 2010 on BPHTB to increase Jombang district PAD and determine the factors that affect the implementation of Law NO. 8 of 2010 on BPHTB, to improve Jombang district PAD. The conclusion of the study is the implementation of Regulation No. 8, 2010 on BPHTB diversion, succeeded in achieving its goal of increasing PAD in Jombang. The researchers hope to the Jombang District Government to emphasizes again the BPHTB Regional Regulation and create taxpayers policies for anyone violate the rulesKeywords: Tax on Acquisition of Land and Building, Taxes and Retribution Regional