Politik Hukum Kebijakan Peraturan Kesejahteraan Keluarga di Kota Semarang (Universitas Negeri Semarang, 2017)
Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana (Bapermas, Perempuan KB) mempunyai peran untuk melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang Pengembangan Sumber Daya Alam, Lingkungan dan Teknologi Tepat Guna, bidang Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat, bidang Pengembangan Ekonomi Masyarakat, bidang Pemberdayaan Perempuan serta bidang Keluarga Berencana. Artikel ini membahas tentang peran Bapermas, Perempuan KB Kota Semarang dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa usaha meningkatkan kesejahteraan keluarga, Bapermas, Perempuan KB Sub Bidang Keluarga Berencana dan Pengembangan Ekonomi Masyarakat telah membina Kelompok Bina Keluarga Berencana seperti Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga, Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Lansia dan Kelompok Bina Keluarga Remaja. Bapermas, Perempuan, KB setiap bulan juga telah melakukan pelatihan, penyuluhan dan mengevaluasi serta memonitoring kegiatan tersebut. Faktor Penghambat Bapermas, Perempuan KB Kota Semarang dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga adalah kurang adanya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan Kelompok Bina Keluarga masih kurang, tenaga pendamping masih sangat terbatas lalu kemampuan setiap Kelompok yang mengikuti berbeda-beda. The Agency for Community Empowerment, Women and Family Planning has a role to carry out the preparation and implementation of regional policies that are specific in the field of Natural Resources Development, Environment and Appropriate Technology, the field of Institutional and Social Culture society, community Economic Development field, the field of Women’s Empowerment and Family Planning field. This article analyzes the role of the Agency for Community Empowerment, Women and Family Planning Semarang in improving the welfare of the family. This study uses empirical juridical approach. The results showed Agency for Community Empowerment, Women and Family Planning Semarang in enhancing Family Welfare has aligned with Mayor Regulation No. 46 of 2008. The results showed in its efforts in improving the welfare of the family, the Agency for Community Empowerment, Women and Family Planning Sub-Sector family Planning and Community Economic Development has trained groups like family Planning Bina Usaha Income Families, BKB, Elderly and family Development family Development Group of Teenagers. Bapermas, Women, KB every month has also conducted training, counseling and evaluating and monitoring these activities. Factors hindering the Agency for Community Empowerment, Women and Family Planning Semarang in improving the welfare of the family is a lack of awareness of the public to participate in the Family Development Group is still lacking, assistants is still very limited and the ability of each group who followed different.