Inkonsistensi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Peraturan Perundang-Undangan di Luar KUHP - Bahari Sanjaya; Muladi Muladi; Ratna Kumala Sari (Universitas Negeri Semarang, 2020)
KUHP tidak mengakui korporasi sebagai subjek hukum karena KUHP masih menganut asas Ã¢â‚¬Å“universitas delinquere non potestÃ¢â‚¬Â. Pengaturan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi hanya dikenal dalam peraturan perundang-undangan di luar KUHP. Namun, peraturan tersebut menimbulkan ketidakkonsistenan dalam regulasi pertanggungjawaban pidana korporasi seperti dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi (UU Tipikor) )dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PPTPPU) yang mengakibatkan ketidakseragaman dalam pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis dan mendeskripsikan penyebab dan dampak inkonsistensi pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam UU Tipikor dan UU PPTPPU. Pendekatan yang digunakan untuk mengkaji permasalahan ini yaitu pendekatan perundang-undangan. Penelitian ini menunjukan adanya inkonsistensi pengaturan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi dalam UU Tipikor dan UU PPTPPU, karena di dalam KUHP masih tidak mengenal korporasi sebagai subjek hukum pidana sehingga dampaknya adanya disparitas putusan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana.Ã‚Â The Criminal Code does not recognize corporations as a legal subject because the Criminal Code still adheres to the principle of