PROBLEMATIKA PILKADA KABUPATEN PATI TINJAUAN TERHADAP ( PUTUSAN MK NOMOR: 82/PKPU.D.IX-2011) (Civic Education Program, Universitas Negeri Semarang, 2018)
Dalam pelaksanaan pemilihan umum di Negara Indonesia yang menyatakan diri sebagai Negara hukum yang demokratis harus didasarkan pada asas-asas umum pemerintahan yang baik. Akan tetapi dalam perjalanan demokrasi Indonesia terjadi problematika pada pilkada Kabupaten Pati tahun 2011 atas penyelenggaran pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dimana dalam memberikan penetapan pasangan/calon kepala daerah tidak sesuai dengan hasil yang ditetapkan oleh KPUD. Pasangan calon Kepala Daerah merasa tidak terima atas penetapan KPUD bahwa dirinya merasa memenuhi persyaratan dan sudah memiliki bukti dari KPUD terkait syarat administrasinya. Sehinggan pasangan calon Imam Suroso – Sujoko mengajukan keberatan ke Mahkamah Konstitusi. Oleh Mahkamah Konstitusi keberatan pasangan calon Imam Suroso – Sujoko diterima, dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 82/PHPU.D.IX-2011 Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Problematika Pilkada Kabupaten Pati Tahun 2011 yang diajukan oleh salah satu pasangan calon Kepala Daerah Imam Suroso – Sujoko, dengan metodologi penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum dan yurisprudensi yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Data yang dipergunakan adalah data sekunder, yaitu data yang mendukung keterangan atau menunjang kelengkapan Data Primer yang diperoleh dari perpustakaan dan koleksi pustaka pribadi penulis yang dilakukan dengan cara studi pustaka atau literatur. Analisa data yang digunakan analisis normatif, yaitu data yang terkumpul dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis, selanjutnya dianalisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah, kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum menuju ke hal yang bersifat khusus. Hasil penelitian yang diperoleh meliputi pembahasan dalam memberikan putusan oleh Mahkamah Konstitusi yang akhirnya membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Pati nomor 40 Tahun 2011 tanggal 5 Juli 2011 tentang penetapan pasangan calon Kepala Daerah dan meminta KPUD, bahwa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepala Daerah Kabupaten Pati 2011-2016 harus diulang.