Penegakan Hukum Pidana Terhadap Prostitusi Pada Masa Pandemi Covid-19 - Yusuf Somawinata; David Nugraha Saputra; Hikmattullah Hikmattullah (Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2021)
Prostitusi adalah suatu kegiatan terlarang berupa penjualan diri atau tubuh atau kehormatan yang mana dijadikan mata pencaharian atau profesi sehari-hari dengan cara melakukan hubungan seksual dengan orang lain tanpa adanya suatu ikatan perkawinan yang sah menurut undang-undang. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana upaya penegakan hukum pidana terhadap prostitusi yang dilakukam pada masa pandemic Covid-19. Dengan menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif, maka dapat disimpulkan bahwa ada beberapa upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam penegakan hukum pidana pada umumnya terbagi menjadi tiga (3) macam, yaitu upaya preventiv (pencegahan), represif (tindakan), dan kuratif. Adapun ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat menjerat para pelaku yang terlibat di di dalam praktik bisnis prostitusi diantaranya pasal 296 dan 506 KUHP, Pasal 2 UU No 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.