PENDAMPINGAN 25 INDIKATOR PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING DI KABUPATEN FLORES TIMUR, PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR - Intje Picauly; Deviarbi S. Tira; Bonavantura Taco; Robertha Kartini; Bernadina Tena (Pergizi Pangan DPD NTT, 2022)
Hasil pencatatan aplikasi elektronik pelaporan gizi berbasisMasyarakat (ePPGBM) periode tahun 2021 melaporkan bahwa kasus stunting pada anak di Kabupaten Flores Timur mengalami penurunan dari 22.7 persen pada tahun 2020 menjadi 20,9% di tahun 2021. Walaupun mengalami penurunan, angka ini masih sangat mengkhawatirkan jika dibandingkan dengan cut of point prevalensi stunting di Indonesia dan badan kesehatan dunia (WHO) yaitu kurang dari 20%. Hasil riview kinerja oleh Tim Pokja Stunting Propinsi NTT pada bulan April 2020 menunjukkan bahwa kinerja Kabupaten Flores Timur masih belum memuaskan. Hasil ini didukung dengan rekomendasi uji petik proses Indepth Interviuw pada sampel keluarga 1000 HPK yang dilakukan pada bulan Nopember 2021 diketahui bahwa program pemerintah daerah dan non pemerintah daerah masih banyak yang belum menjawab permasalahan dilapangan. Selain itu, alokasi anggaran serta penentuan lokus dan sasaran setiap program belum sesuai atau belum tepat jika dibandingkan berdasarkan data sebaran stunting dan keluarga 1000 HPK. Hal ini berarti bahwa pelaksanaan konvergensi dilevel pemerintah daerah bersama semua stakeholder (pihak non pemerintah/swasta) belum berjalan dengan baik. Oleh karena itu, proses pendampingan kepada pihak pemerintah daerah dan sektor swasta (non pemerintah daerah) dirasakan perlu untuk dilakukan dengan tujuan melakukan observasi dan mengidentifikasi secara dekat kendala-kendala dilapangan. Adapun metode pendampingan yang dilakukan adalah kombinasi antara metode Observasi, penyuluhan dan simulasi. Hasil yang diperoleh adalah tingkat pemahaman pemerintah daerah dan semua stakeholder terkait tentang stunting, determinan, dampak dan langkah penanunggulangan serta pencegahannya sudah baik. Namun, kendala yang dihadapi pada tahun 2021 adalah kondisi pandemic yang secara tidak langsung berpengaruh terhadap alokasi anggaran dan proses pelayanan kepada masyarakat termasuk keluarga 1000 HPK. Setelah dilakukan pendampingan kepada pemerintah daerah dan semua stakeholder terkait telah memahami tugas dan fungsi masing – masing dalam pelaksanaan konvergensi. Rekomendasi yang di berikan adalah perlu penekanan pada beberapa cakupan intervensi yang masih rendah persentasenya yaitu : balita kurus yang mendapat PMT, balita diare yang mendapatkan suplementasi zinc, program bina keluarga balita (BKB), orang tua yang mengikuti kelas parenting, anak berusia 2-6 tahun yang terdaftar di kelas PAUD, program keluarga yang mendapatkan bantuan PKH, desa yang menerapkan KRPL, dan ibu hamil yang terlibat dalam kelas konseling.