Perlindungan Anak Tkw Yang Bekerja Di Luar Negeri Di Desa Banarjoyo Kecamatan Batang Hari Kabupaten Lampung Timur - Meriana Kusumastuti; Adelina Hasyim; Rohman Rohman (FKIP Unila, 2019)
This study aimed to aware the central dan local government to be more concern about the fate of Indonesian female migrant workers dan their children, so there is no problem as it happened before. The researcher used a qualitative-descriptive research method. The data collection techniques used by the researcher are an interview, observation, and documentation among Indonesian female migrant workers who are already home, their children, and family. A test of credibility with source criticism and data triangulation is the data analysis used by the researcher. The result of the study showed that there are gaps in the law of the Republic of Indonesia number 39 the year 2004 about the placement and protection of the Indonesian migrant workers towards the law of the Republic of Indonesia number 35 the year 2014 about the child protection. This gap of the law caused the child’s rights incompletely fulfilled from the central dan local government, the parents and the society.Tujuan penelitian ini adalah menyadarkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar lebih memperhatikan nasib TKW dan anak TKW yang ditinggalkan orangtuanya bekerja keluar negeri sehingga tidak ada masalah-masalah yang terjadi seperti sebelumnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan subyek penelitian TKW yang sudah pulang, keluarga TKW, dan anak dari TKW.Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi sedangkan analisis data menggunakan uji kredibilitas dengan kritik sumber dan triangulasi data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terjadinya kekosongan hukum di dalam undang-undang no. 39 tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri terhadap undang-undang no.35 tahun 2014 tentang perlindungan anak sehingga menyebabkan hak-hak anak TKW yang ditinggalkan orangtuanya bekerja tidak terpenuhi seutuhnya baik dari pemerintah, pemerintah daerah, orangtua dan masyarakat.Kata kunci: Perlindungan Hukum, Tenaga Kerja, Perlindungan Anak