Reframing Approaches to Conceptualising Urban Governance in Melanisia: Insights from Jayapura and Port Moresby - Paul R Jones; Ninik Suhartini (The Institute for Research and Community Services, Institut Teknologi Bandung, 2014)
Abstrak: Sementara pemerintah berusaha untuk memenuhi kebutuhan dasar penduduknya, masyarakat dengan akses yang minim terhadap mekanisme formal pelayanan dan infrastruktur telah mengembangkan cara mereka sendiri untuk memanfaatkan sumber daya, modal sosial dan jaringan kekerabatan mereka. Literatur perencanaan yang ada sering memberi label terhadap proses, hasil dan konsekuensinya seperti alokasi lahan dan pembangunan perumahan sebagai seuatu yang ilegal karena tidak diproduksi dalam suatu sistem perencanaan dan pembangunan yang formal. Artikel ini akan mengeksplorasi munculnya tipe tata kelola perkotaan informal dalam rangka penyediaan infrastruktur perkotaan dan kebutuhan lainnya di Melanesia dengan membandingkan situasi di kota-kota menengah seperti Port Moresby dan Jayapura. Tulisan ini adalah analisis awal tentang penyediaan infrastruktur perkotaan dan kebutuhan dasar lainnya yang terorganisasi sendiri yang telah berkembang di kedua kota tersebut, ditambah dengan implikasi pergerakan ke arah pengelolaan yang lebih efektif dalam bidang tata kelola dan manajemen perkotaan.Kata Kunci: Tata kelola, permukiman informal, Jayapura, Port MoresbyAbstract: As the government tries to meet basic public needs, people with least access to formal mechanisms for services and infrastructure have developed their own means to meet their needs by utilising their resources, social capital and kin network. Mainstream planning literature has often labeled such process, outcomes and consequences such as land allocation and housing development as illegal since they are not produced in the formal planning and development system. This paper will explore the emergence of informal types of urban governance in the provision of urban infrastructure and other needs in Melanesia by comparing the situation in the mid-sized cities of Port Moresby and Jayapura. The paper is a preliminary analysis of the nature of self-organised provision of urban infrastructure and other basic needs which has been flourishing in both cities, plus the implications for moving towards more effective arrangements in urban governance and management.Keywords: Governance, informal settlements, Jayapura, Port Moresby