IJTIHAD HAKIM DALAM PENYELESAIAN PERKARA HARTA BERSAMA DI MAHKAMAH SYAR’IYAH BANDA ACEH (Analisis dengan Pendekatan Ushul Fiqh) - Mursyid, Mursyid (UIN Ar-Raniry, 2014)
Ketentuan UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam tentang harta bersama mengatur bahwa sebelum warisanÃ‚Â dibagi kepada ahli waris, maka harta bersama antara suami dan istriÃ‚Â dibagi dengan cara 50% bagi suami dan 50% istri. Namun bagaimanaÃ‚Â dengan praktik pembagian harta bersama pada Mahkamah SyarÃ¢â‚¬â„¢iyahÃ‚Â Banda Aceh dalam penyelesaian perkara harta bersama di MahkamahÃ‚Â SyarÃ¢â‚¬â„¢iyah Banda Aceh para apakah hakim hanya mendasarkanÃ‚Â putusannya pada UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan KompilasiÃ‚Â Hukum Islam saja ataukah juga mempertimbangkan hukum Islam yangÃ‚Â hidup dalam masyarakat Aceh. Hal inilah yang menjadi fokus kajian dariÃ‚Â penelitian ini dengan arah utama pembahasan diarahkan pada duaÃ‚Â pertanyaan pokok, yaitu Perkara apa saja yang ditangani oleh MahkamahÃ‚Â SyarÃ¢â‚¬â„¢iyah Banda Aceh dalam kaitannya dengan harta bersama? DanÃ‚Â Bagaimana ijtihad hakim dalam penyelesaian perkara harta bersama padaÃ‚Â Mahkamah SyarÃ¢â‚¬â„¢iyah Banda Aceh, apakah para hakim hanyaÃ‚Â mendasarkan putusannya pada UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 danÃ‚Â Kompilasi Hukum Islam saja atau juga mempertimbangkan praktekÃ‚Â pembagian harta bersama dalam masyarakat Aceh? Untuk membahasÃ‚Â permasalahan tersebut, penulis menggunakan metode penelitian lapanganÃ‚Â dan metode penelitian pustaka dengan pendekatan kualitatif. Untuk dataÃ‚Â lapangan, penulis lebih dominan menggunakan metode wawancaraÃ‚Â (indepth interview) dan studi dokumentasi. Hasil PembahasanÃ‚Â menunjukkan bahwa Perkara harta bersama yang masuk ke MahkamahÃ‚Â SyarÃ¢â‚¬â„¢iyah Banda Aceh pada tahun 2010 terdapat 4 perkara harta bersamaÃ‚Â dari 550 perkara secara umum. Pada tahun 2011 terdapat 5 perkara hartaÃ‚Â bersama dari 815 perkara secara umum dan pada tahun 2012 terdapat 10Ã‚Â perkara harta bersama dari 433 perkara secara umum. Adapun IjtihadÃ‚Â Hakim dalam penyelesaian perkara harta bersama pada MahkamahÃ‚Â SyarÃ¢â‚¬â„¢iyah Banda Aceh didasarkan pada pada pertimbangan ketentuan tentang harta bersama yang diatur dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Selain dua ketentuan tersebut, Hakim pada Mahkamah SyarÃ¢â‚¬â„¢iyah Banda Aceh juga mendasarkan putusannya dalam menyelesaikan perkara harta bersama pada beberapa pertimbangan hakim, yaitu; Al-QurÃ¢â‚¬â„¢Ã„Ân dan Ã¡Â¸Â¤adÃ„Â«th (Hukum syaraÃ¢â‚¬â„¢), pendapat fuqahaÃ¢â‚¬â„¢, kondisi sosiologis masyarakat Aceh, kebutuhan istri, kebutuhan anak, pendidikan anak dan adanya kesepakatan bersama antara kedua pihak yang berperkara.Keywords: Ijtihad Hakim, harta Bersama dan Mahkamah SyarÃ¢â‚¬â„¢iyah