KOWIL TENTARA PENJAGA POS MENUJU TENTARA ADMINISTRASI PUBLIK - Erik Devy Wahyudi (Lembaga Kajian Pertahanan Strategis, 2018)
Tuntutan Reformasi Birokrasi dan tantangan era globalisasi saat ini merupakan tantangan kita semua dalam menjaga pertahanan negara, perang masa kini bukan lagi perang yang menggunakan kekuatan militer namun menggunakan kekuatan nirmiliter. Transformasi TNI pasca Orde baru dan lahirnya Reformasi merubah sistem pertahanan negara khususnya Kowil dalam membina pertahanan negara yang berada langsung di tengah-tengah masyarakat dituntut profesional dalam menjalankan tugas pengabdiannya mengikuti perkembangan lingkungan. Guna menyikapi reformasi dan tantangan global serta perkembangan perang masa kini dengan merubah paradigma Kowil menjadi tentara administrasi publik merupakan jawaban pembinaan wawasan kebangsaan yang efektif sebagi roh dari ketahanan nasional demi terpeliharanya kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dari segala macam Ancaman, Hambatan, Gangguan dan Tantangan (AHGT) baik dari luar maupun dari dalam serta terwujudnya kemanunggalan TNI-Rakyat dalam melaksanakan pembangunan nasional. Sejatinya politik TNI ialah politik negara bukan politik praktis, kata lain multifungsi tapi tidak berpolitik praktis Kowil berhasil mengemban tugas tuntutan reformasi birokrasi. Maka dari itu diperlukannya kemampuan aparatur komando wilayah yang memiliki keahlian administrasi publik dalam mengemban tugas-tugas kewilayahan agar dapat menganalisa fenomena-fenomena lingkungan strategis sebagai wujud deteksi dini, peringatan dini, cegah dini, dan tangkal dini, betapa Pentingnya Kowil memiliki peranan administrasi publik.