Evaluasi Kesesuaian Struktur Rumah Tinggal Sederhana dengan Pedoman Teknis Rumah Tinggal Tahan Gempa (Studi Kasus: Perumahan Subsidi di Kota Cilegon) - Muhammad Rizqi Agisna; Baehaki Baehaki; Hendrian Budi Bagus Kuncoro (JURUSAN TEKNIK SIPIL, 2022)
Program rumah subsidi merupakan program bantuan pembiayaan kepemilikan rumah yang diberikan oleh pemerintah sebagai bentuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat berpengahasilan rendah (MBR), namun bangunan tersebut harus tetap memiliki standar minimal kelayakan rumah tinggal. Salah satu standar yang diatur oleh pemerintah dan diprakarsai Direktorat Jenderal Cipta Karya yaitu Pedoman Teknis Rumah Tinggal Tahan Gempa. Dalam implementasinya ternyata ditemukan banyak rumah subsidi yang tidak memenuhi spesifikais teknis dari pedoman teknis tersebut. Kota Cilegon termasuk salah satu wilayah yang berpotensi besar mengalami bencana alam seperti meletusnya gunung merapi dan bencana gempa bumi. Pada tahun 2019 gempa bumi terjadi di Banten dengan kekuatan gempa 6,9 skala ritcher, tercatat 233 bangunan rumah tinggal mengalami kerusakan dan 4 korban jiwa berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Berdasarkan kondisi di atas, maka pada penelitian ini membahas mengenai evaluasi kesesuaian struktur rumah tinggal sederhana dengan pedoman Teknis rumah tinggal tahan gempa. Penelitian ini diarahkan untuk mengetahui persentase tingkat kesesuaian struktur rumah subsidi Kota Cilegon dengan pedoman teknis rumah tinggal tahan gempa dan sebagai masyarakat perencana/stakeholder setempat memahami aturan pada pedoman. Metode penelitian ini adalah wawancara, observasi dan kuesioner, yang selajutnya data sampel penelitian akan diuji kecukupan data, uji keseragaman dan uji T Test. Hasil penelitian didapat 2 kategori persentase yaitu kategori tidak sesuai mendapatkan 70% karena tidak memakai balok lintel, tidak adanya angkur pada pondasi, dan dinding. Kategori sesuai didapatkan 30% karena hanya penggunaan bahan material yang sesuai, dengan hasil tingkat kesesuaian lebih kecil dari persentase tidak sesuai dapat dikatakan kurangnya sosialisasi pedoman dari pihak pemerintah kepada perencana/stakeholder.