IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RETRIBUSI SAMPAH DI KABUPATEN SIDOARJO (STUDI PADA PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DAN RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN) - MUHAMMAD ANDI WAHYUDI (Universitas Negeri Surabaya, 2014)
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RETRIBUSI SAMPAH DI KABUPATEN SIDOARJO (STUDI PADA PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DAN RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN) Muhammad Andi Wahyudi S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, UNESA, (Wahyudi_andi20@yahoo.com) Tjitjik Rahaju, S.Sos., M.Si S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Surabaya Abstrak Dalam rangka otonomi daerah, setiap daerah diberikan kewenangan penuh untuk mengatur daerahnya sendiri dengan membuat kebijakan yang berorientasi pada pendapatan asli daerah (PAD). Salah satu kebijakan yang cukup potensial yaitu retribusi sampah. Untuk menindaklanjuti hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo mengeluarkan Peraturan Daerah No 6 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Dan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan. Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan Implementasi Kebijakan Retribusi Sampah di Kabupaten Sidoarjo. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Subjek penelitian ini terdiri dari pegawai DKP dan PDAM “Delta Tirta” Kabupaten Sidoarjo serta wajib retribusi. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi terus terang, wawancara mendalam tak terstruktur, dokumentasi, dan triangulasi. Hasil penelitian menunjukan pelaksanaan kebijakan retribusi sampah di Kabupaten Sidoarjo yang dilihat dari 6 variabel model analisis Van Matter dan Van Horn yaitu ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya manusia, keuangan dan waktu, karakteristik agen pelaksana, sikap para pelaksana, komunikasi antarorganisasi dan aktivitas dan pengaruh lingkungan ekonomi, sosial dan politik masih terdapat kendala seperti tidak tercapainya target pendapatan retribusi sampah, minimnya kesadaran masyarakat dan kurangnya petugas penarik retribusi. Untuk meminimalisir kendala tersebut, maka saran peneliti adalah membuat SOP retribusi sampah dan peraturan pelaksana Perda, membuat sistem untuk WR non pelanggan PDAM, menambah sumberdaya, meningkatkan sosialisasi kepada wajib retribusi, dan pemberlakuan sanksi secara tegas. Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Retribusi Sampah.