PERAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR DALAM PENYELESAIAN LAPORAN ATAS DUGAAN MALADMINISTRASI PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK (Studi Kasus Penerimaan Peserta Didik Baru 2013 di Kota Surabaya) - INDRA PRATAMA PUTRA SALMON (Universitas Negeri Surabaya, 2014)
PERAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR DALAM PENYELESAIAN LAPORAN ATAS DUGAAN MALADMINISTRASI PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK (Studi Kasus Penerimaan Peserta Didik Baru 2013 di Kota Surabaya) Abstrak Tahun 1998 adalah era reformasi di Indonesia. Pada masa ini, terjadi transisi besar, termasuk dalam sistem pemerintahan dan sistem pengawasannya. Desentralisasi merupakan bentuk transisi sistem pemerintahan, yang salah satu prakteknya adalah pelayanan bidang pendidikan. Pemerintah dalam hal ini wajib memberikan akses penuh atas pelayan pendidikan tehadap masyarakat mengingat hal ini merupakan amanah konstitusi di Indonesia, yakni dalam UUD 1945. Disamping itu, sistem pengawasan yang ada diwujudkan melalui berdirinya sebuah lembaga, yakni Ombudsman Republik Indonesia. Ombudsman memiliki fungsi peran dalam penyelenggaraan pelayanan publik, termasuk dalam pelayanan pendidikan. Pada tahun 2013, ombudsman memiliki peran dalam permasalahan proses penyelenggaraan pelayanan pendidikan, terjadi di Kota Surabaya. Peneletian ini bertujuan menjelaskan Peran Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Propinsi Jawa Timur Dalam Penyelesaian Laporan Atas Dugaan Maladministrasi Penyelenggara Pelayanan Publik (Studi Kasus Penerimaan Peserta Didik Baru 2013 di Kota Surabaya). Berfokus pada pencarian fakta permasalahan, dikuatkan dengan teori pelayanan publik dan didasarkan pada peraturan ombudsman akan menjelaskan tentang begaimana penelitian ini dirampungkan. Dan hasilnya, terjadi permasalahan pelayanan pendidikan khususnya pada PPDB 2013 dan Ombudsman telah melakukan perannya dengan baik Kata Kunci : Pelayanan pendidikan, Maladministrasi, Peran Ombudsman.