PENGAWASAN TERHADAP PPTKIS (PELAKSANA PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA SWASTA) OLEH DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN KEPENDUDUKANPROVINSI JAWA TIMUR (Studi Pada Pra Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Ke Luar Negeri - MEILASARI DWI RAHAYU (Universitas Negeri Surabaya, 2015)
PPTKIS (Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta) merupakan badan yang diberi wewenang pemerintah untuk melakukan penempatan TKI ke luar negeri. Itu telah diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 tahun 2004. Tapi kenyataannya ada beberapa PPTKIS di Jawa Timur yang lalai menjalankan tugas pada pra penempatan. Hasilnya ada beberapa TKI yang hak-haknya tidak terpenuhi dan PPTKIS yang lalai dalam memperpanjang ijin. Pemerintah sebagai pengawas ketenagakerjaan khususnya Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur berkewajiban menjamin hak-hak TKI terpenuhi sesuai peraturan tersebut. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan mendeskripsikan pengawasan terhadap PPTKIS oleh Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur pada pra penempatan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengambilan sumber datanya menggunakan teknik purposive sampling yang dikombinasikan dengan teknik snowball sampling. Subyek penelitiannya adalah pihak-pihak yang berkaitan dan terlibat secara langsung dalam kegiatan pengawasan terhadap PPTKIS pada saat pra penempatan. Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah mengenai pengawasan terhadap PPTKIS oleh Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur pada pra penempatan yang dilihat melalui empat faktor dalam teori pengawasan pelaksanaan kebijakan publik yaitu pelaku pengawasan, standar prosedur operasi (SOP) pengawasan, sumber daya keuangan dan peralatan pengawasan, serta jadwal pelaksanaan pengawasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan terhadap PPTKIS yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur pada pra penempatan belum optimal sebab memiliki beberapa permasalahan pada empat faktor pengawasan pelaksanaan kebijakan. Pertama, Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur dalam melakukan pengawasan terhadap PPTKIS hanya melibatkan pelaku internal, tanpa pelaku eksternal. Padahal keterlibatan pelaku eksternal ini akan membantu pemerintah untuk mengawasi PPTKIS secara lebih mendalam dengan kondisi jumlah SDM yang minim. Kedua, pengawasan terhadap PPTKIS ini tidak memiliki SOP khusus untuk kegiatan pengawasan, namun dalam pelaksanaannya berpijak pada arahan saat diklat dan menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai alat ukur kegiatan PPTKIS. Tidak adanya SOP membawa dampak pada kurang jelasnya tujuan dari aktivitas program pengawasan terhadap PPTKIS dan kurang jelasnya jangka waktu tindakan koreksi bagi PPTKIS untuk memenuhi ketentuan yang telah dilanggarnya. Ketiga, minimnya anggaran dari APBD namun ketersediaan peralatan sudah cukup baik meskipun ada kendala pada sarana aplikasi PPTKIS online yang penggunaannya belum optimal karena masih baru. Keempat, jadwal pengawasan sudah tidak rutin dijalankan sejak tahun 2013 tetapi hanya dilakukan saat ada pengaduan permasalahan saja. Kata Kunci: Pengawasan, PPTKIS, Penempatan TKI