REFORMASI BIROKRASI APARATUR PEMERINTAH UNTUK MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE (STUDI PELAYANAN PUBLIK DALAM PENGURUSAN AKTA KELAHIRAN DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN SUMENEP) - DWI AGUSTIN DEVITA S (Universitas Negeri Surabaya, 2015)
Reformasi Birokrasi merupakan elemen penting dalam tata kelola pemerintahan, menuju terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas serta tata pemerintahan yang baik (good governance). Salah satu pelayanan yang diberikan kepada masyarakat yaitu pelayanan dalam bidang administrasi kependudukan diantaranya pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Sumenep. Dari berbagai jenis layanan sektor administrasi kependudukan penulis memfokuskan pada pembuatan akta kelahiran. Kondisi yang terjadi di masyarakat menunjukan bahwa pelayanan publik dalam bentuk pelayanan administrasi kependudukan belum sepenuhnya berjalan dengan baik dan masih ditemuinya hambatan. Tujuan dalam penelitian ini yaitu mendeskripsikan/menjelaskan Reformasi Birokrasi Aparatur Pemerintah untuk mewujudkan good governance melalui pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumenep. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun teknik pengumpulan datanya dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi data yaitu dengan menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sementara itu, fokus penelitian ini adalah Reformasi Birokrasi Aparatur Pemerintah untuk mewujudkan good governance (Studi pelayanan publik dalam Pengurusan Akta Kelahiran di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumenep) yang dilihat dari lima dimensi teori kualitas pelayanan menurut Fitzsimmons yaitu realibility, responsivness, assurance, empathy dan tangible. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum kualitas pelayanan pembuatan akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumenep sudah dapat dikatakan baik, namun masih terdapat beberapa kekurangan pada indikator responsivness dan tangible. Pada indikator responsivness berkaitan dengan pemberian layanan secara cepat masih terdapat oknum-oknum dari luar yang melakukan pungutan untuk mempercepat penyelesaiannya, sedangkan pada indikator tangible berkaitan dengan sarana dan prasarana perlu pembenahan seperti ruang tunggu dan tempat parkir serta peralatan dan perlengkapan juga perlu adanya tambahan seperti print out. Kata kunci : Pelayanan Publik, Kualitas Pelayanan