DAMPAK KEBIJAKAN SERTIFIKASI GURU DI SMPN 1 KAUMAN KABUPATEN TULUNGAGUNG - MENTARI OKTA WIJI U (Universitas Negeri Surabaya, 2016)
Abstrak Kebijakan sertifikasi guru adalah suatu program yang dilaksanakan melalui LPTK yang terakreditasi dan ditetapkan pemerintah dengan pemberian sertifikat kepada guru yang telah berhasil mengikuti program tersebut. Kebijakan sertifikasi guru diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Guru Dalam Jabatan. Kebijakan sertifikasi guru di SMPN 1 Kauman dipilih karena merupakan salah satu SMPN yang memperoleh penghargaan sebagai sekolah berintegritas yang diberikan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis dampak kebijakan sertifikasi guru SMPN 1 Kauman Kabupaten Tulungagug. Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun teknik pengambilan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Sementara itu, fokus penelitian ini menggunakan model analisis dampak riset kebijakan publik Thomas J. Cook dan Frank P. Schioli Jr yang menganalisis dampak dengan menelusuri program, tujuan, kegiatan yang dilakukan, dan kriteria efektifitas. Berdasarkan hasil penelitian dampak kebijakan sertifikasi guru SMPN 1 Kauman terdapat dampak yang dikehendaki yaitu; 1) kemampuan dan kompetensi guru menjadi lebih baik; 2) guru lebih profesional dan disiplin dalam profesinya; 3) kesejahteraan guru menjadi lebih meningkat; 4) guru lebih termotivasi meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi; 5) pengakuan atas kinerja guru. Sedangkan dampak yang tidak dikehendaki dari kebijakan sertifikasi guru ialah guru lebih banyak menuruti keinginannya sebagai individu konsuntif dan guru cepat berpuas diri dengan apa yang telah dicapai sehingga tidak mengembangkan kompetensi dan kemampuan yang dimiliki. Dengan demikian, asumsi guru yang menganggap sertifikasi sebagai tujuan akhir dari kemampuan guru mengakibatkan guru cepat puas setelah menerima sertifikasi tersebut. Sebaiknya, kedepannya guru menganggap sertifikasi guru sebagai titik awal dalam peningkatan kemampuan dan ketrampilan profesional sebagaimana standar dari pemerintah bagi guru yang diharapkan mampu diaplikasikan untuk sekolahnya guna meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan.Kata Kunci: Dampak Kebijakan, Sertifikasi Guru