Implementasi Kebijakan Pengalihan Kewenangan Pendidikan Menengah dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Studi di Kota Surabaya) - ARIC SAPUTRO; TJITJIK RAHAJU (Universitas Negeri Surabaya, 2018)
Abstrak Pasca diberlakukannya UU No. 23 Tahun 2014 Pemerintah Kota Surabaya menyerahkan kewenangan pengelolaan SMA/SMK ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Pengelolaan SMA/SMK di Kota Surabaya secara teknis dikelola oleh Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kota Surabaya setelah adanya pengalihan kewenangan tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan implementasi kebijakan pengalihan kewenangan pendidikan menengah dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang dilaksanakan di Kota Surabaya. Fokus dari penelitian ini adalah mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan melalui model implementasi Donald D Van Meter dan Carl E. Van Horn di antaranya: ukuran dan tujuan kebijakan; sumber daya; karakteristik agen pelaksana; komunikasi; disposisi; dan lingkungan ekonomi, sosial, politik. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur dan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kota Surabaya serta beberapa sekolah SMA/SMK di Kota Surabaya. Analisis data yang dilakukan yakni dengan pengumpulan data, reduksi data, dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa implementasi pengelolaan SMA/SMK oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur di Kota Surabaya berjalan cukup baik meskipun masih ditemukan beberapa kendala yang dihadapi. Kata Kunci: Implementasi, Pengalihan, Pendidikan Menengah Abstrack After the enactment of Law number 23, 2014, The Government of Surabaya City devolved the authority of The Senior High School/ Vocational High School management to the Province Government of East Java. The management of The Senior High School/ Vocational High School in Surabaya is technically managed by the Branch of Surabaya region education department after the transfer of authority. This study aims to analyze and describe the implementation of the policy of transferring the authority of secondary education from Regional / City Government to Provincial Government of East Java conducted in Surabaya. The focus of this research is on the factors that influence the implementation of policies through the implementation model of Donal D Van Meter and Carl E. Van Horn some of them are : the measurement and policy objectives; resource; characteristics of the implementing agency; communication; disposition; and the economic, social, and political environment. The type of research that used is descriptive with qualitative approach. This research was conducted in East Java Province Education Department and the Branch of Surabaya region education department, also several Senior High School/ Vocational High School schools in Surabaya. Data analysis is done by data collection, data reduction, and conclusion. The result of this research shows that the implementation of The Senior High School/ Vocational High School management by East Java Provincial Government in Surabaya runs quite well although still found some obstacles encountered.Keyword : Implementation, Transfer, Secondary Education