EFEKTIFITAS KERJASAMA ANTAR DAERAH (STUDI TENTANG KERJASAMA PEMERINTAH KOTA SURABAYA DENGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO DALAM PENGELOLAAN TERMINAL PURABAYA) - QURANIN RIEDHA HIDAYATI; MUHAMMAD FARID MARUF (Universitas Negeri Surabaya, 2018)
ABSTRAK Efektifitas Kerjasama Antar Daerah (Studi tentang Kerjasama Pemerintah Kota Surabaya dengan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam Pengelolaan Terminal Purabaya) Nama : Qur’anin Riedha Hidayati NIM : 140406740456 Program Studi : S1 Administrasi Negara Jurusan : Administrasi Publik Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Nama Lembaga : Universitas Negeri Surabaya Pembimbing : Muhammad Farid Ma’ruf, S.Sos., M.AP. Penyelenggaraan otonomi pemerintah daerah memberikan manfaat adanya otoritas pemerintah daerah untuk menjalin hubungan dengan pemerintah daerah lainnya. Pentingnya kerjasama pada hakekatnya adalah sebuah interaksi yang bersifat dinamis untuk mencapai tujuan bersama. Pemerintah Kota Surabaya dan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah bersepakat untuk melakukan kerjasama dalam hal pelayanan dan penyediaan Terminal Purabaya. Tujuan dari diselenggarakan kerjasama tersebut ialah untuk mengisi konsep pengembangan wilayah GERBANGKERTOSUSILA. Pengelolaan atau penyediaan fasilitas umum diruang publik khususnya di perkotaan pada dasarnya terkendala ketersediaan lahan. Tujuan penelitian adalah mengukur seberapa efektif pelaksanaan kerjasama antara Pemerintah Kota Surabaya dan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam pengelolaan Terminal Purabaya. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Fokus penelitian ini dilihat dari indikator-indikator efektifitas kerjasama antar daerah yaitu: Transparansi, kekokohan dan keluwesan, perubahan aturan, kapasitas pemerintah, distribusi kekuasaan, tingkat ketergantungan, ide intelektual. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan sedangkan teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif meliputi reduksi, data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Pada kerjasama pengelolaan Terminal Purabaya. Mengukur pelaksanaan kerjasama berdasarkan variabel efektifitas. Pada variable efektifitas transparansi dijabarkan kerjasama ini tidak efektif, karena tidak adanya laporan secara periodik kepada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mengenai aktifitas operasional maupun pendapatan. Pada variabel kekokohan dan keluwesan pada pelaksanaan kerjasama kedua belah pihak masih berpegang teguh pada naskah perjanjian yang lama dengan tujuan konsistensi pada masing-masing anggota yang bekerjasama. Pada Indikator perubahan aturan menilai kerjasama berdasarkan banyaknya perubahan aturan. Dalam perkembangan perubahan aturan selama menjalankan kerjasama terdapat perubahan aturan kerjasama yang signifikan. Pada indikator kapasitas pemerintah dalam pengelolaan Terminal Purabaya telah diberikan hak dan kewajiban pada masing-masing anggota. Pada indikator distribusi kekuasaan, dalam pengelolaan Terminal Purabaya terjadi ketimpangan kekuasaan pihak yang berperan adalah Pemerintah Kota Surabaya. Pada indikator tingkat ketergantungan antar anggota, kedua pihak Pemerintah sering merasa rugi. Pada indikator ide intelektual diukur mempertimbangkan peran strategis antar pihak dalam pengelolaan Terminal Purabaya. Peneliti menyarankan pada aspek transparansi UPTD Terminal melakukan pelaporan kepada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan Pemerintah Kota Surabaya dengan berbagai ruang lingkup. Indikator kekokohan dan keluwesan mengajukan adanya norma baru dalam peraturan perundang-undangan. Indikator Perubahan aturan usulan addendum perjanjian Pemerintah Kota Surabaya ke Pemerintah Kabupaten Sidoarjo disertai pengajuan penghentian perjanjian sementara hingga selesainya permasalahan. Indikator kapasitas pemerintah, dalam pelaksanaan pengelolaan Terminal Purabaya Pemerintah Kabupaten Sidoarjo lebih meningkatkan kapasitasnya dalam kerjasama pengelolaan Terminal Purabaya. Indikator distribusi kekuasaan, perlunya peninjauan ulang komposisi pengelolaan Terminal Purabaya sebaiknya menimbang kesetaraan kewenangan. Indikator tingkat ketergantungan, Sebaiknya antara kedua daerah menimbangkan keuntungan namun, dalam hal jasa transportasi publik menyesuaikan kondisi sosial masyarakat. Indikator Ide Intelektual, dalam kerjasama pengelolaan Terminal Purabaya para pihak teknis pelaksana sebaiknya diikutsertakan dalam proses pengambilan keputusan. Kata Kunci: Efektifitas, Kerjasama Antar Daerah, Pengelolaan Terminal ABSTRACT Effectiveness of Inter-Regional Cooperation (Study of Surabaya City Government Cooperation with Government of Sidoarjo Regency in Purabaya Terminal Management) Name : Qur’anin Riedha Hidayati NIM : 14040674056 Study Programme : S1 Science of Public Administration Departement : Public Administration Faculty : The Faculty of social and law Institution : Universitas Negeri Surabaya Lecturer : Muhammad Farid Ma’ruf, S.Sos., M.AP. Implementation of local government autonomy provides the benefit of local government authorities to establish relationships with other local governments. The importance of cooperation is essentially a dynamic interaction to achieve a common goal. Surabaya City Government and Sidoarjo Regency Government have agreed to cooperate in service and provision of Terminal Purabaya. The purpose of the organized cooperation is to fill the concept of development of GERBANGKERTOSUSILA region. The management or provision of public facilities in public spaces, especially in urban areas, is basically constrained by land availability. The purpose of this study is to measure how effective the implementation of cooperation between the Government of Surabaya and the Government of Sidoarjo Regency in the management of Purabaya Terminal. At the management of Terminal Purabaya. Measuring the implementation of cooperation based on effectiveness variables. In variable of transparency effectivity, this cooperation is not effective, because there is no periodical report to Sidoarjo Regency Government about operational activity and income. On the variables of robustness and flexibility in the implementation of cooperation both parties still cling to the old agreement with the goal of consistency in each member who cooperate. In the indicator of change rules assess the cooperation based on the many changes in the rules. In the development of regulatory changes during the implementation of cooperation there is a significant change of cooperation rules. In the indicator of government capacity in the management of Purabaya Terminal has been granted rights and obligations on each member. In the power distribution indicator, in the management of Purabaya Terminal, there is an imbalance of power of the party that plays the role of Surabaya City Government. In the indicator of the level of interdependence between members, both sides of the Government often feel the loss. In intellectual idea indicator is measured considering strategic role between parties in management of Terminal Purabaya. Researcher suggest on transparency aspect UPTD Terminal do reporting to Government of Sidoarjo Regency and Surabaya City Government with various scope. The indicators of robustness and flexibility suggest a new norm in legislation. Indicators The proposed amendments to the proposed amendment of the Surabaya City Government to the Sidoarjo Regency Government together with the submission of a temporary agreement to the completion of the matter. Indicator of government capacity, in the management of Purabaya Terminal Government of Sidoarjo regency further increase its capacity in Purabaya terminal management cooperation. The power distribution indicator, the need to review the management composition of Purabaya Terminal should weigh the equality of authority. Indicators of degree of dependence, It is preferable between the two regions to consider the benefits but, in the case of public transportation services adjust the social conditions of the community. Intellectual Idea indicator, in cooperation of terminal management Purabaya the executing technical party should be included in decision making process. Keywords: Effectiveness, Cooperation