IMPLEMENTASI KEBIJAKAN POS PEMBINAAN TERPADU PENYAKIT TIDAK MENULAR (POSBINDU PTM) DI DESA GEMURUNG KECAMATAN GEDANGAN KABUPATEN SIDOARJO - FITRIA ULFA; WENI ROSDIANA (Universitas Negeri Surabaya, 2018)
ABSTRACT THE IMPLEMENTATION OF INTEGRATED COUNSELING CENTRE OF NON-COMMUNICABLE DISEASE (ICCNCD) POLICY IN THE GEMURUNG VILLAGE, GEDANGAN SUB-DISTRICT, SIDOARJO REGENCY Name : Fitria Ulfa NIM : 13040674084 Study Program : S-1 Science of Public Administration Department : Public Administration Faculty : Social Science and Law Faculty Institution : State University of Surabaya Advisor : Weni Rosdiana, S.Sos. M.AP Integrated Counseling Centre of Non-Communicable Disease (ICCNCD) is one form of community-based health efforts in controlling non-communicable disease risk factors through early detection and monitoring activities conducted in an integrated, routine, and periodic manner by the community. The target of this activity is healthy and risky people and also people with Non-Communicable Disease (NCD) age 15 and above. One of the villages which has ICCNCD is Gemurung in Gedangan Sub-district, Sidoarjo Regency. Problems that exist in the implementation of ICCNCD policy are the lack of public participation in following the activities of ICCNCD, the service that has not been implemented in ICCNCD, moreover the public complaints about the cost of replacement blood check. The purpose of this study is to describe The Implementation of Integrated Counseling Centre of Non-Communicable Diseases in the Gemurung Village Gedangan Sub-District Sidoarjo Regency. This research uses descriptive qualitative method in its implementation. The data collection techniques in this study use interview techniques, observation, and documentation. Data analysis technique is carried out by data reduction, data presentation and conclusion. In examining the implementation of ICCNCD policy in Gemurung Village, Gedangan Sub-District, Sidoarjo Regency the researcher uses the implementation model proposed by Van Metter and Van Horn. The variables are the size and objectives of policies, resources, characteristics of implementing agents, dispositions, inter-organizational communication and implementing activities as well as the social and political economic environment. The result shows that the implementation of ICCNCD policy in the Gemurung Village Gedangan Sub-District Sidoarjo Regency are still have some obstacles. The obstacles faced in the variable of size and policy objectives are unimplemented service which are found i.e there is no tool for simple lung function checks so that the activity is not implemented; examination of IVA (Visual Inspection of Acetic Acid) for cervical cancer detection, as well as joint sporting activities, lack of public awareness of the importance of early detection of NCD risk factors. In the resource variables, there is a lack of funds provided. As the result, there are replacement costs of blood check and lack of health. In communication variable, communication between executor is good, but for communication between executor with society is less thus information activity of ICCNCD is not conveyed to all society. In environment variable, socioeconomic society is not accustomed to have medical check-up when healthy. And also, in economic, existence of cost replacement stick which is complained by society in the political point of view gets support from village government intensive for cadre of ICCNCD. The suggestions for optimizing the implementation of ICCNCD are planning the execution of services that do not exist and the purchase of tools for simple lung function checks, increasing the number of health personnel in one work area of ​​the Centre of Public Health. As the result, there is one officer in one village, the decrease in blood examination costs by subsidizing the examiner stick blood, increasing socialization of ICCNCD policy, improving communications with the community through personal approaches and other village activities. Keywords: Implementation, Policy, Integrated Counseling Centre ABSTRAK IMPLEMENTASI KEBIJAKAN POS PEMBINAAN TERPADU PENYAKIT TIDAK MENULAR (POSBINDU PTM) DI DESA GEMURUNG KECAMATAN GEDANGAN KABUPATEN SIDOARJO Nama : Fitria Ulfa NIM : 13040674084 Program Studi : S-1 Ilmu Administrasi Publik Jurusan : Administrasi Publik Fakultas : Ilmu Sosial dan Hukum Nama Lembaga : Universitas Negeri Surabaya Pembimbing : Weni Rosdiana, S.Sos. M.AP Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular (Posbindu PTM) merupakan salah satu bentuk usaha kesehatan berbasis masyarakat dalam pengendalian faktor risiko penyakit tidak menular melalui kegiatan deteksi dini dan pemantauan yang dilaksanakan secara terpadu, rutin, dan periodik oleh masyarakat. Sasaran dari kegiatan ini adalah kelompok masyarakat sehat, berisiko dan penyandang PTM berusia 15 tahun ke atas. Salah satu desa yang memiliki Posbindu PTM adalah Desa Gemurung di Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo. Masalah yang ada dalam implementasi kebijakan Posbindu PTM adalah kurangnya partisipasi masyarakat dalam mengikuti kegiatan Posbindu PTM serta terdapat layanan Posbindu PTM yang belum terlaksana. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan Implementasi Kebijakan Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular di Desa Gemurung Kecamatan Gedangan. Kabupaten Sidoarjo Penelitian ini mengguna.kan metode desktiptif kualitatif dalam pelaksanaannya. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi, dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan cara reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Dalam meneliti implementasi kebijakan Posbindu PTM di Desa Gemurung, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo menggunakan model implementasi yang dikemukakan oleh Van Metter dan Van Horn. Variabel yang digunakan yaitu ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, disposisi, komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana serta lingkungan ekonomi sosial dan politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Posbindu PTM di Desa Gemurung Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo terdapat beberapa kendala. Kendala yang dihadapi pada variabel ukuran dan tujuan kebijakan adalah terdapat layanan yang belum terlaksana yaitu pemeriksaan fungsi paru sederhana dikarenakan tidak adanya alat pemeriksa fungsi paru; tidak adanya pemeriksaan IVA (Inspeksi Visual Asam Asetat) untuk deteksi kanker mulut rahim di Posbindu PTM Gemurung; serta belum terlaksana kegiatan olahraga bersama. Pada variabel sumber daya, tidak ada dana untuk pembelian stik pemeriksa darah serta kurangnya tenaga kesehatan. Untuk variabel komunikasi, komunikasi antar pelaksana terjalin baik, namun untuk komunikasi antara pelaksana dengan masyarakat kurang sehingga informasi kegiatan Posbindu PTM tidak tersampaikan pada seluruh masyarakat. Pada variabel lingkungan sosial ekonomi masyarakat belum terbiasa untuk memeriksakan kesehatan ketika kondisi sedang sehat dan untuk ekonomi adanya biaya pengganti stik yang dikeluhakan masyarakat. Dari segi politik mendapat dukungan dari pemerintah desa berupa intensif untuk kader Posbindu PTM. Saran untuk pelaksanaan Posbindu PTM yaitu mengagendakan pelaksanaan layanan yang belum ada serta pembelian alat pemeriksa fungsi paru, menambah jumlah tenaga kesehatan Posbindu PTM dalam satu wilayah kerja Puskesmas sehingga terdapat satu petugas pada satu desa, pemberian subsidi untuk stik pemeriksa darah, meningkatkan sosialisasi tentang kebijakan Posbindu PTM, meningkatkan komunikasi dengan masyarakat melalui pendekatan personal serta kegiatan desa lainnya. Kata Kunci : Implementasi, Kebijakan, Pos Pembinaan Terpadu