EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) DALAM RANGKA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN KEDIRI - Ratih Harinsari (Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, 2013)
Abstract : Management effectiveness of Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) to increase Kediri RegencyRegional Revenue (Pendapatan Asli Daerah - PAD). Regional autonomyhas broad implicationsonthe regional authoritytoexplore and managesource of local revenue. Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) is a one source of local revenue. BPHTB diversioninto a local taxbegins withthe formulation ofpolicyas outlined in thelaw No. 28, 2009 about Regional Taxes and Levies. With the enactment of BPHTB the responsibility of the area, and needs to be regulated and determined by a regulation, ie Regional Regulation. BPHTB harvesting implemented starting on January 1, 2011.Â And that became the issue is the effectiveness of voting BPHTB. The design that used inthis research was descriptive design with qualitative research approached. BPHTB Collection the Government of Kediri Regency, indicates that the results are muchmore effective and exceeding to predetermined targets. The Conclusion of the study was the effectiveness of the collection BPHTB achieved its goal of increasing revenue in Kediri. Researcher hope that the next government of Kediri Regency more emphasize the rule of Perda for BPHTB and make a policy for tax payers who violate the rules.Keywords : Effectiveness, Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB), Regional Revenue (Pendapatan Asli Daerah - PAD) Abstrak : Efektifitas Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kediri. Otonomi Daerah memiliki implikasi yang luas pada kewenangan daerah untuk menggali dan mengelola sumber-sumber pendapatan daerah. Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) salah satu sumber pendapatan daerah. Pengalihan BPHTB menjadi pajak daerah diawali dengan perumusan kebijakan yang dituangkan dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dengan ditetapkannya BPHTB menjadi tanggung jawab daerah, dan perlu diatur dan ditetapkan dengan suatu peraturan, yaitu Peraturan Daerah. Pemungutan BPHTB terlaksana mulai tanggal 1 Januari 2011. Dan yang menjadi permasalahannya adalah tingkat keefektivan pemungutan BPHTB. Design yang digunakan pada penelitian ini yaitu deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pemungutan BPHTB di Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri, menunjukkanÂ bahwa hasilnya jauh lebih efektif dan melebihi target yang telah ditentukan. Kesimpulan penelitian adalah efektivitas pemungutan BPHTB berhasil mencapai tujuannya yaitu meningkatkan PAD di Kabupaten Kediri. Peneliti berharap selanjutnya Pemerintah Kabupaten Kediri lebih menekankan lagi Peraturan Daerah BPHTB dan membuat kebijakan bagi wajib pajak yang melanggar peraturan yang ada.Kata Kunci : Efektivitas, Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan, Pendapatan Asli Daerah